Turunkan Ratusan Relawan, PKS : Ini Semata-mata Demi Kemanusiaan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlJxzR6bg3OVQESQxe8rrAO8T791TLB-OgRqmQ-We8BmTO96BDjnxezBZb-o7Ql0iMNZm-OkoyXeDKX-MMDpbmtif4cK2CjyXboCnVUXo0g4BReGN8n9yRE1KuB1sU5n9_CjSPFmGMuoY/s1600/Relawan-PKS-banjarnegara-320x240.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjlJxzR6bg3OVQESQxe8rrAO8T791TLB-OgRqmQ-We8BmTO96BDjnxezBZb-o7Ql0iMNZm-OkoyXeDKX-MMDpbmtif4cK2CjyXboCnVUXo0g4BReGN8n9yRE1KuB1sU5n9_CjSPFmGMuoY/s1600/Relawan-PKS-banjarnegara-320x240.jpg" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerjunkan ratusan relawan dan mendirikan posko di lokasi longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Tak ada muatan politis. Bantuan itu semata-mata demi rasa kemanusiaan.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Kita nggak ada muatan politisnya. Semata-mata demi rasa kemanusiaan,” kata Juru Bicara PKS Mardani Ali Sera saat dihubungi detikcom, Minggu (14/12/2014) pagi.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Kata Mardani, DPW PKS Jawa Tengah dan sekitarnya telah berada di lokasi bencana. Mereka bersama TNI dan Basarnas turut membantu proses evakuasi jenazah yang belum ditemukan.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Kita juga di sana mendirikan posko-posko. Ada posko di pengungsian dan juga di lokasi bencana,” ucap Mardani. Katanya, PKS juga membantu proses memandikan, mengkafani, dan menyalatkan jenazah-jenazah yang ditemukan.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Kita juga lakukan penggalangan dana. Kemarin angkanya mendekati Rp 100 juta,” imbuhnya.</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Ditambahkan Mardani, dirinya berharap pihak-pihak lain, termasuk parpol, tergerak ikut membantu. Sekali lagi ditekankannya, hal itu semata-mata demi rasa kemanusiaan.</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Kita bukan mengimbau parpol saja, tapi semuanya monggo ayok. Ayok kita bekerjasama dalam kebaikan, nggak lihat partainya apa dan darimana,” ujarnya. [detik]</span></span><br /> <br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span>

Turunkan Ratusan Relawan, PKS : Ini Semata-mata Demi Kemanusiaan

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menerjunkan ratusan relawan dan mendirikan posko di lokasi longsor di Banjarnegara, Jawa Ten...

Baca selengkapnya »

PKS Nilai Pemerintah Salah Munculkan Wacana Toleransi Agama

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI6VKG4sYdUUmqr5Iao6QKM_9Iz3Wfmqq9Dj98Sd44YIv8eJznFzR6vDL4IolU94fZB8cxu1AuAPl6Ef1RsFdlmSNiaNbhp-SNm4GX9tnpNt_9AoO6xWFwmlBwNBA5bVR4F4kUaZyA0LE/s1600/wakil-ketua-fraksi-partai-keadilan-sejahtera-pks-dpr-ledia-_130308183144-125.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="189" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjI6VKG4sYdUUmqr5Iao6QKM_9Iz3Wfmqq9Dj98Sd44YIv8eJznFzR6vDL4IolU94fZB8cxu1AuAPl6Ef1RsFdlmSNiaNbhp-SNm4GX9tnpNt_9AoO6xWFwmlBwNBA5bVR4F4kUaZyA0LE/s1600/wakil-ketua-fraksi-partai-keadilan-sejahtera-pks-dpr-ledia-_130308183144-125.jpg" width="320" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah menilai pemerintah telah salah langkah dalam mewacanakan toleransi beragama. Seharusnya dimulai dari menyelesaikan persoalan toleransi dasar terlebih dahulu.<br /><br />Ledia menilai Indonesia belum bisa mencapai toleransi tingkat ideologi. Penyebabnya karena toleransi mendasar masyarakat yang dinilainya juga belum kuat. "Harusnya persoalan toleransi dasar kita dulu yang diperbaiki, seperti toleransi di tempat umum, sekolahan, juga lebih mendesak dibenahi," kata Ledia saat dihubungi <em>Republika Online</em> (ROL), Senin (15/12).<br /><br />Dengan kondisi sekarang, kata dia, jika wacana toleransi agama dimunculkan, malah melahirkan kisruh dan gelombang protes dari masyarakat. "Kita semua baik pemerintah maupun rakyat terjebak pada isu toleransi yang tidak tepat," ujarnya.<br /><br />Oleh karena itu, ia kembali menegaskan, sebelum wacana toleransi agama, seyogianya toleransi-toleransi lebih mendasar yang perlu terlebih dulu dimunculkan. "Tawuran antar kampung, antar sekolah, pastikan tidak ada bully di sekolah misalnya. Toleransi seperti itu dulu yang harus dibenerin sebelum melangkah ke tahap berikutnya yaitu tingkat ideologis atau agama ini," tegasnya. <br /><br />Seperti diketahui, wacana atau isu-isu khsusunya yang berbau SARA muncul dari awal pemerintahan Jokowidodo-JK mulai dari wacana revisi peraturan pendirian rumah ibadah, penghapusan Kemenag, pengosongan kolom agama di KTP, revisi tata tertib berdoa di sekolah negeri, dan sebagainya. <br /><br />Salah satu alasan munculnya wacana tersebut dikatakan pemerintah dikarenakan untuk melindungi hak-hak minoritas pemeluk agama dan menjunjung toleransi beragama.[rol]</span></span><br />

PKS Nilai Pemerintah Salah Munculkan Wacana Toleransi Agama

PKS Kepri - Anggota DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ledia Hanifa Amaliah menilai pemerintah telah salah langkah dalam mew...

Baca selengkapnya »

FPKS Usulkan Penyelesaian Masalah Energi ke Jokowi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit5-DgKPYHcOxeXfJqT3QaTeb7iSdBNgZFp65t8Y__tZuf8TJlbCu6l5vCwDwAqUg2PWYYKnFCVC0wEMo054XWqqDRTRSpHBWxDPPAErnND2YFBp0Ez_VAH8chBTncLHbyBQrNPkcTvsA/s1600/jazuli_juwaini1.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="206" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEit5-DgKPYHcOxeXfJqT3QaTeb7iSdBNgZFp65t8Y__tZuf8TJlbCu6l5vCwDwAqUg2PWYYKnFCVC0wEMo054XWqqDRTRSpHBWxDPPAErnND2YFBp0Ez_VAH8chBTncLHbyBQrNPkcTvsA/s1600/jazuli_juwaini1.jpg" width="320" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; line-height: 20px;">Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengusulkan sejumlah poin untuk menyelesaikan permasalahan energi yang masih terus terjadi di Indonesia, kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).</span></span><br /> <span style="font-family: inherit;"><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">Usulan itu disampaikan Jazuli, di dalam menanggapi kebijakan pemerintahan Jokowi yang mulai pada hari ini menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Kata dia, kenaikan harga BBM bersubsidi belum perlu dilakukan.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">"Pertama yang dapat dilakukan pemerintah, yakni membenahi pengambilan kebijakan ketahanan energi, yang seharusnya dapat diambil di atas kepentingan jangka pendek," kata Jazuli di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11).</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">Kemudian, pemerintah pun katanya perlu melakukan diversifikasi energi, di samping juga melakukan pengkokohan infrastruktur energi. Pemerintah pun, katanya juga perlu memperbaiki sistem tranportasi masal secara nasional.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">"Termasuk konversi dari BBM ke BBG (bahan bakar gas). Lalu, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak. Peningkatan lifting minyak harus disertai audit yang dilakukan oleh auditor independen," katanya.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">Selanjutnya, pemerintah perlu melakukan audit efisiensi impor BBM dan kontrak perlindungan harga (hedging) BBM. Di samping itu, pemerintah juga perlu melakukan ‘real time monitoring’ terhadap lifting minyak tersebut.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">"Kemudian, pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri. Pemerintah juga perlu membuat target yang jelas, terutama untuk membangun kilang dan SPBU baru," kata dia.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">Lebih lanjut Jazuli pun mengingatkan, kinerja BUMN khususnya yang bergerak di bidang energi harus diperbaiki. Pemerintah pun harus mendorong agar Pertamina dan PLN memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan harga tetap.</span><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 20px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 20px;">"Usul terakhir, pemerintah harus meningkatkan lifting minyak bumi dengan cara mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional, melalui kegiatan eksplorasi di sektor hulu," katanya mengungkapkan. [skalanews]</span></span><div> <span style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 20px;"><br /></span></div>

FPKS Usulkan Penyelesaian Masalah Energi ke Jokowi

PKS Kepri -  Ketua Fraksi PKS di DPR, Jazuli Juwaini mengusulkan sejumlah poin untuk menyelesaikan permasalahan energi yang masih terus t...

Baca selengkapnya »

PKS: Amnesty Internasional Sama dengan Atheis Internasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhd0Wji82dc8A6UD7OqBGRCRYKLQeOSxZCTKffoBiyEHxRDluwpGq_YRZZ_HshU_BQlfPS38cO65mTt2_5pFlZ6hVLbkNF9SrCXfwKTgdMi0NTZa870CkLxFyOETgKvdC2Cx3GlnYaDro/s1600/muzzamil.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhhd0Wji82dc8A6UD7OqBGRCRYKLQeOSxZCTKffoBiyEHxRDluwpGq_YRZZ_HshU_BQlfPS38cO65mTt2_5pFlZ6hVLbkNF9SrCXfwKTgdMi0NTZa870CkLxFyOETgKvdC2Cx3GlnYaDro/s1600/muzzamil.jpg" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; line-height: 21px;">Organisasi internasional asal Inggris yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), menghimbau agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Undang Undang Penodaan Agama. Mereka menilai, undang-undang tersebut tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM).</span></span><br /> <div style="background-color: white; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family: inherit;">Anggota DPR dari fraksi PKS, Al Muzammil, mengatakan menghilangkan UU Penodaan Agama sama dengan melegalkan dan menghalalkan perusakan nilai-nilai agama. Ia menilai, usulan Amnesty Internasional tersebut akan membawa Indonesia dan dunia pada aliran atheisme internasional atau minimal mentargetkan agnostik (tidak peduli agama) internasional.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family: inherit;">Karena itu menurutnya, dengan kultur agama yang kuat bangsa ini tidak sepatutnya menerima usulan tersebut. "Amnesty Internasional tapi tidak mengamnesti agama. Dia memandang HAM untuk tidak beragama, Amnesty Internasional sama dengan atheis internasional. Usulai itu harus ditolak, tidak perlu dipertimbangkan," katanya kepada <em style="margin: 0px; padding: 0px;">Republika</em>, Jumat (21/11).<br style="margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />Dalam sejarahnya, peraturan larangan penodaan agama sudah dikeluarkan oleh Presiden Sukarno. Karena itu menurutnya, visi misi Sukarno sangat jelas yaitu untuk menjaga kemurnian ajaran seluruh agama yang hidup di Indonesia.<br style="margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />Sebagaimana dalam UUD 1945, menyebutkan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu menurutnya, amanat konstitusi juga menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah iman taqwa, akhlak mulia, dan kecerdasan bangsa. Karena itu ia menilai, penghilangan UU Penodaan Agama menginjak-injak amanat konstitusi.<br style="margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="margin: 0px; padding: 0px;" />Ia mengatakan, HAM tunduk dengan agama dan budaya lokal. Dalam tradisi di Timur, menurutnya, HAM dibentuk dengan cara menghormati agama sesuai dengan budaya setempat. Sementara di Barat, ia mengatakan bahwa agama sudah rusak.</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family: inherit;">Karena itu, ia menilai Amnesty tersebut ingin menyebar kerusakan di seluruh dunia. Amnesty menginginkan seluruh dubnia menganut trend Barat dengan mengatasnamakan HAM. "Atheis itu anti-agama, agnostik itu tidak peduli agama. Mereka ingin menyebarkan dua aliran itu. Tuntutannya mengarah pada dua aliran itu," tegasnya [rol]</span></div> <div style="background-color: white; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px;"> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div>

PKS: Amnesty Internasional Sama dengan Atheis Internasional

PKS Kepri -  Organisasi internasional asal Inggris yang bergerak di bidang hak asasi manusia (HAM), Amnesty International (AI), menghimba...

Baca selengkapnya »

Nur Mahmudi Apresiasi RS Cinere Deklarasi ODNR

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkhxVb_Hh_2pKRK2LzX8PXwZcORfwlTaYHAgkraFYWT6qFwlAvWNyU6g3scBCBINhUnAWjZyk4dil9rXLR9qN3gGo_SUwd5322ZswBhlGbUN1lWvwJHzKRqTriIsb9TPzkS9yXQuZz1D0/s1600/declare+odnr+rs+puri+cinere.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjkhxVb_Hh_2pKRK2LzX8PXwZcORfwlTaYHAgkraFYWT6qFwlAvWNyU6g3scBCBINhUnAWjZyk4dil9rXLR9qN3gGo_SUwd5322ZswBhlGbUN1lWvwJHzKRqTriIsb9TPzkS9yXQuZz1D0/s1600/declare+odnr+rs+puri+cinere.jpg" width="320" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; color: #333333; line-height: 22px;">Program One Day No Rice (ODNR) yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak. Setelah beberapa perusahaan seperti Medifarma, Bayer, RSUD Kota Depok dan perusahaan lainnya mendeklarasikan dan sudah melaksanakan ODNR, kini Rs Puri Cinere turut mendeklarasikan ODNR pada Selasa (19/11).</span></span><br /> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> </div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Rs Puri Cinere, Depok, Jawa Barat melakukan deklarasi siap melaksanakan ODNR. Terhitung mulai tanggal 11 November 2014 pelaksanaan ODNR di rumah sakit Puri Cinere dimulai dari jajaran management terlebih dahulu, dan seterusnya akan diteruskan hingga seluruh karyawan.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">“Kami sangat senang dapat mendeklarasikan kesiapan pelaksanaan ODNR di Rs Puri Cinere. Semoga pelaksanaan ODNR dapar segera juga dilaksanakan pada seluruh SDM di Rs Puri Cinere yang berjumlah kurang lebig 608 orang. Ini sebagai perwujudan kami untuk mendukung program pemerintah Kota Depok yang dirasakan sangat positif. Semoga melalui penerapan ODNR ini dapat meningkatkan kesehatan dan produktifitas SDM disini, dan dalam rangka menuju Indonesia sehat,” tutur Direktur Utama PT Sarana Tata Husada Beni Yusnanto mengatakan.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya mengucapkan terimakasih atas partisipasi dan kesungguhan serta kemauan Rs Puri Cinere melaksanakan ODNR. Selain itu dia juga memberikan selamat atas prestasi yang diraih oelh RS Puri Cinere.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">“Selamat juga kepada Rs Puri Cinere karena masuk ke dalam nominasi perusahaan terbaik di Kota Depok yang dalam memperlakukan pekerja perempuannya sudah cukup baik. Kota Depok juga berhasil masuk menjadi nominasi penerima Penghargaan Parahita eka praya tingkat Nasional untuk memperoleh kategori utama, setelah 2 tahun berturut-turut berhasil memperoleh kategori madya. Semoga masih dalam suasana spirit kepahlawanan, deklarasi yang dilakukan ini, dapat benar-benar dilaksanakan dengan baik dan berhasil. Sehingga dapat memberikan dampak yang positif bagi produktivitas dan kesehatan sdm di rumah sakit Puri Cinere,” papar Walikota yang juga kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Dalam kesempatan ini Nur Mahmudi juga menjelaskan manfaat dan peran penting melaksanakan ODNR, selain untuk menghindari resiko diabetes juga menghidupkan kembali daerah penghasil bahan pangan lokal non beras, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani lokal.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Dia juga berharap agar Rs Puri Cinere juga membina dan mendampingi masyarakat menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, bahwa sumber karbohidrat tidak hanya beras dan terigu, serta betapa banyak manfaat jika kita melaksanakan ODNR.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Sementara itu, Dirut Rs Puri Cinere Judiwan D Maswan berharap target pelaksanaan ODNR diikuti seluruh SDM di RS ini dapat tercapai. “Dalam rangka melaksanakan cara bijak untuk hidup sehat dan meningkatkan produktifitas,” ujarnya.</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <span style="font-family: inherit;">Deklarasi yang dilakukan di lantai 5 aula Gedung Rs Puri Cinere ini turut dihadiri oleh Sekda Kota Depok Ety Suryahati, Sekcam Cinere, Kadisnakersos Kota Depok Diah Sadiah, Kadinkes Kota Depok dr. Lis Karnawati, Kepala BPMK Kota Depok, dan Jajaran Management Rs Puri Cinere. [tim humas]</span></div> <div style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #333333; font-family: 'Open Sans', helvetica; font-size: 16px; line-height: 24px; margin-bottom: 30px;"> <br /></div>

Nur Mahmudi Apresiasi RS Cinere Deklarasi ODNR

PKS Kepri -  Program One Day No Rice (ODNR) yang dicanangkan Pemerintah Kota Depok terus mendapatkan banyak dukungan dari berbagai pihak....

Baca selengkapnya »

PKS: Kalau Perlu Cairkan Polri dan TNI Lewat Acara 'Gathering'

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6mY09PzJ4XZ6-dSrd6_UfhSJTd4Koh_1Y1rIWHDX7bHQ9Fciptc4pHd1Bb9iKECeRc3uTkSgNBrvPk5s7BmXR5LyKiDN5WB9emSZfbFXExCoeVv9edLbAnGtnqq18a-L-NmcdwZJn_Y/s1600/tni+polri.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhr6mY09PzJ4XZ6-dSrd6_UfhSJTd4Koh_1Y1rIWHDX7bHQ9Fciptc4pHd1Bb9iKECeRc3uTkSgNBrvPk5s7BmXR5LyKiDN5WB9emSZfbFXExCoeVv9edLbAnGtnqq18a-L-NmcdwZJn_Y/s1600/tni+polri.jpg" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; line-height: 17px;">Terjadinya kembali insiden bentrok TNI dan Polri di Kepulauan Riau menandakan bahwa rekonsiliasi yang sebelumnya disepakati dua pihak belum sepenuhnya selesai.</span><span style="background-color: white; line-height: 17px;"> </span></span><br /> <span style="font-family: inherit;"><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 17px;">"Saat melakukan kunjungan spesifik ke Batam usai bentrok bulan kemarin, para komandan satuan menyampaikan akan mengambil langkah konsolidatif agar peristiwa serupa tak terulang," kata anggota Komisi III DPR, Aboe Bakar Al Habsyi, kepada wartawan (Kamis, 20/11). </span><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 17px;">Dengan terulangnya letupan pada kemarin malam, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, menandakan bahwa situasi belum sepenuhnya cair. Apalagi disebabkan hanya perkara sepele, diduga akibat saling tersinggung di pom bensin. </span><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 17px;">"Saya rasa, rekonsiliasi tidak bisa hanya sebatas pertemuan antar pimpinan. Para anggota TNI dan Polri di bawah harus dilibatkan bersama," saran Al Habsyi.</span><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 17px;">Dia bahkan menyarankan perlu dirancang semacam acara "gathering" (pertemuan informal) untuk mencairkan suasana antara Polri dan TNI. Tujuannya, sesama komponen keamanan dan pertahanan negara saling dukung untuk meningkatkan kualitas pertahanan keamanan. </span><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><br style="background-color: white; line-height: 17px; margin: 0px; padding: 0px;" /><span style="background-color: white; line-height: 17px;">"Bila memang sudah tak bisa lagi diperbaiki, mungkin Panglima dan Kapolri harus mempertimbangkan mutasi besar-besaran. Karena wilayah tersebut termasuk wilayah strategis yang berbatasan dengan negara tetangga," tambahnya. [rmol]</span></span><br /> <div> <span style="background-color: white; font-family: Georgia, 'Times New Roman', serif; font-size: 13px; line-height: 17px;"><br /></span></div>

PKS: Kalau Perlu Cairkan Polri dan TNI Lewat Acara 'Gathering'

PKS Kepri -  Terjadinya kembali insiden bentrok TNI dan Polri di Kepulauan Riau menandakan bahwa rekonsiliasi yang sebelumnya disepakati ...

Baca selengkapnya »

PKS : 7 Alasan Tolak Pembangunan Enam Jalan Tol di Jakarta

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA0JxoYFo7KZq7eX1ih5vnGTeCq9oFKkmiF-ea3GoD1wgdlweH9kySg6E4cbxTe4OBcgA80B1MGeMdSo03733RhyphenhyphenBu67vhiyPN07Sie7EeUvCfrzBpN8pz3MxOhnumUnIi657V6YMXMjk/s1600/tol+jakarta.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA0JxoYFo7KZq7eX1ih5vnGTeCq9oFKkmiF-ea3GoD1wgdlweH9kySg6E4cbxTe4OBcgA80B1MGeMdSo03733RhyphenhyphenBu67vhiyPN07Sie7EeUvCfrzBpN8pz3MxOhnumUnIi657V6YMXMjk/s1600/tol+jakarta.jpg" width="320" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota DKI Jakarta. Mereka menganggap keputusan untuk memulai pembangunan jalan tol pada tahun 2015 mendatang telah menyalahi aturan dan kesepakatan awal. Ada tujuh hal yang menjadi alasan PKS menolak pembangunan jalan tol tersebut. Ketujuh alasan itu disampaikan dalam diskusi "Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Solusi atau Masalah Baru Ibu Kota?", di kantor Fraksi PKS, Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/11/2014),</span></span><br /> <span style="font-family: inherit;"><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">pertama</strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">, belum terpenuhinya tiga syarat pembangunan jalan tol dalam kota yang tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah DKI 2013-2030. Tiga syarat itu adalah pembangunan rute layanan transjakarta hingga 15 koridor, penerapan jalan berbayar atau</span><em style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">electronic road pricing</em><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"> (ERP), dan penerapan rambu lalu lintas elektronik (</span><em style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">e-marking</em><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">). </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Ketiga infrastruktur itu harus sudah ada dan beroperasi dulu sebelum pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Karena kalau tidak, bakalan makin macet Jakarta," kata Wakil Ketua DPRD DKI asal PKS, Triwisaksana alias Sani.</span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">kedua,</strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"> kata Sani, PKS menilai pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota hanya mengakomodasi kendaraan pribadi dan tidak berorientasi pada transportasi publik. Padahal,  dalam Perda Nomor 1 Tahun 2012, pembangunan jalan tol atau non-tol harus berorientasi pada transportasi publik dengan sistem </span><em style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">transit oriented development</em><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"> (TOD). Sani menilai hal ini bisa menimbulkan "efek karpet merah". </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Keenam ruas jalan tol ini menghubungkan pinggir kota ke tengah kota. Jadi, ibaratnya penyediaan karpet merah bagi kendaraan pribadi untuk datang ke tengah kota. Bisa dibayangkan betapa macetnya tengah kota saat nanti karpet merah itu digelar," ujar Sani. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">ketiga,</strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">dalam perda tentang sistem Bus Rapid Transit (BRT), tak ada satu pun poin yang menyinggung tentang rencana pembangunan jalur khusus bus di enam ruas jalan tol.</span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Perspektif Perda tentang BRT di dalamnya tak ada sama sekali disinggung soal jalur khusus bus di atas jalan tol. Isi perda itu hanya mencantumkan pembangunan 15 koridor transjakarta," papar Sani. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">keempat,</strong><strong style="background-color: white; line-height: 24px;"> </strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">akan timbul efek pantul dari pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota. Efek pantul itu yakni pembangunan enam ruas tol dianggap sama sekali tidak memberikan solusi untuk mengurai kemacetan Ibu Kota. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Alih-alih melancarkan lalu lintas, yang ada justru makin memancing penggunaan kendaraan pribadi," ujar dia.</span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">kelima,</strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">pembangunan enam ruas tol dalam kota tidak menunjukkan keberpihakan pada mayoritas masyarakat di wilayah DKI Jakarta yang mayoritas pengguna transportasi publik.</span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Mayoritas masyarakat di DKI Jakarta sehari-harinya menggunakan angkutan umum," kata Sani. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">keenam, </strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">bagi PKS, keputusan untuk memulai pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota tahun 2015 akan menimbulkan kekacauan lalu lintas di Jakarta hingga tahun 2018. Penyebabnya, pembangunan yang berbarengan dengan pembangunan </span><em style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">mass rapid transit</em><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"> (MRT) dan pembangunan jalur lingkar layang kereta api. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Akan terjadi kekacauan lalu lintas karena semua proyek itu harus selesai pada 2018. Jadi ya sudahlah bangun enam jalan tolnya nanti saja setelah 2018," kata Sani. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Adapun alasan </span><strong style="background-color: white; line-height: 24px;">ketujuh </strong><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">adalah pendekatan anggaran. Meski Pemprov DKI mengklaim pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota murni dibiayai oleh PT Jakarta Toll Development (JTD), Sani menganggap Pemprov DKI tetap arus menggelontorkan anggaran sebesar yang nilainya mencapai Rp 10 triliun. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Sani mengatakan, hal tersebut mengacu pada ikut terlibatnya dua BUMD DKI, yakni PT Pembangunan Jaya dan PT Jakarta Propertindo, dalam kepemilikan saham PT JTD. </span><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><br style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;" /><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">"Siapa bilang proyek ini tidak pakai APBD? Justru DKI harus menganggarkan biaya Rp 10 triliun dari APBD. Rp 5 triliun untuk pembebasan lahan dan Rp 5 triliun untuk penyertaan modal pemerintah di dua BUMD," kata Sani. [kompas]</span></span><div> <span style="font-family: inherit;"><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></span></div>

PKS : 7 Alasan Tolak Pembangunan Enam Jalan Tol di Jakarta

PKS Kepri -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD DKI Jakarta mengkritisi rencana pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota DKI Jaka...

Baca selengkapnya »

Fraksi PKS Nilai Kenaikan BBM Signifikan Membebani Rakyat

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS8bBf8q-a-PUiNJHnWufZ6nD-e75NjWdgHMI-GEPDy6GhFSfQdaNMwKrxlhF3hAyBRUFAAkIxmgzE3hQ5GJHiw1VYGVvtZ12EXoTyjnMpxgns716r7km8ZQP0BaBxXK1m3byuwF36V88/s1600/jazuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjS8bBf8q-a-PUiNJHnWufZ6nD-e75NjWdgHMI-GEPDy6GhFSfQdaNMwKrxlhF3hAyBRUFAAkIxmgzE3hQ5GJHiw1VYGVvtZ12EXoTyjnMpxgns716r7km8ZQP0BaBxXK1m3byuwF36V88/s1600/jazuli.jpg" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - </span><span style="font-family: inherit;">Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar mencapai 30% dan 36% secara signifikan meningkatkan beban hidup rakyat. Kenaikan tersebut dipastikan akan memicu kenaikan harga produk pangan, barang, dan jasa di berbagai sektor. Kenaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi. Untuk itu, Fraksi PKS juga akan mengkaji langkah-langkah konstitusional mempertanyakan kebijakan menaikkan harga BBM tersebut. </span><br /> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">Demikian diungkapkan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini kepada pers, usai memimpin rapat pleno fraksi dalam menyikapi kenaikan BBM, Selasa (18/11) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Jazuli, Fraksi PKS konsisten dengan sikap ini sejak usulan kenaikan diajukan oleh pemerintahan sebelumnya, yaitu sebaiknya pemerintah mengkaji alternatif selain menaikkan harga BBM. Jazuli mengatakan, pemerintah masih bisa mengambil langkah dengan meningkatkan penerimaan negara, baik pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PNBP). </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">“Memang menaikkan harga BBM adalah cara paling mudah bagi pemerintah untuk mendapatkan uang, tapi itu akan membuat rakyat semakin terbebani dalam menghadapi kenaikan harga pangan dan barang yang pasti menyusul serentak. Jelas ini langkah ringkas, namun tidak tuntas!” tegas Jazuli yang juga Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS ini. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">Beberapa alternatif yang pernah diusulkan PKS, ujar Jazuli, sebenarnya juga pernah disampaikan oleh Fraksi PDI Perjuangan (partai pendukung Presiden) saat menentang usulan kenaikan harga oleh pemerintahan SBY. Ia mengungkapkan usulan Fraksi PKS, diantaranya; pembenahan kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional. Selanjutkan soal diversifikasi energi, sistem transportasi yang mulai beralih ke BBG, meningkatkan lifting minyak, memperbaiki kinerja BUMN dan banyak hal lain masih bisa dilakukan oleh pemerintah. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">Untuk langkah menyatakan pendapat lewat DPR, menurut Jazuli, adalah kemestian karena Fraksi PKS sudah menerima banyak keluhan melalui para anggotanya yang berjumlah 40. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">“Konstituen pemilih kami ada lebih dari 8 juta, mereka tentu bertanya kenapa saat ekonomi masih sulit justru kesulitan ini ditambah (dengan kenaikan harga BBM),” tutur Jazuli. Oleh karenanya, ia menyatakan Fraksi PKS akan mempelajari apakah ada pelanggaran UU, terutama UU tentang APBN, yang dilakukan pemerintah. [tim humas]</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"> </span></div>

Fraksi PKS Nilai Kenaikan BBM Signifikan Membebani Rakyat

PKS Kepri -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI menilai kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar menc...

Baca selengkapnya »

Fraksi PKS Konsisten Menolak dan Menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Tepa

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitpaQI_MiuIyBg9goZCkjeXPcqe9D9EK8Wd6udDObkmMrl-6Rp36sDvhbhEy9DD-rgl76iuPTx6juhLq_gz1ukDv50Cl2N2VwjFgRl0KlazAi9_rxd5OaIAASeXcTWIapgJzcn3OMqMIM/s1600/pks.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEitpaQI_MiuIyBg9goZCkjeXPcqe9D9EK8Wd6udDObkmMrl-6Rp36sDvhbhEy9DD-rgl76iuPTx6juhLq_gz1ukDv50Cl2N2VwjFgRl0KlazAi9_rxd5OaIAASeXcTWIapgJzcn3OMqMIM/s1600/pks.jpg" /></a></div> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - </span><span style="font-family: inherit;">Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi hal ini, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak kenaikkan harga BBM, dan memberikan solusi kepada pemerintahan Jokowi agar persoalan BBM subsidi tidak terus menjadi permasalahan yang membelenggu.</span><br /> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">Berikut pernyataan sikap Fraksi PKS terkait penaikkan harga BBM bersubsidi:</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">1. Fraksi PKS konsisten menolak Penaikan Harga BBM Bersubsidi. Fraksi PKS menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi tidak tepat dan bukan pilihan kebijakan yang baik, terutama di tengah harga minyak dunia yang sedang turun drastis. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">2. Fraksi PKS memandang Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hajat hidup seluruh rakyat dan merupakan stimulus penggerak ekonomi rakyat. Fraksi PKS memandang penaikan harga BBM bersubsidi akan berpengaruh terhadap peningkatan harga-harga (inflasi) secara signifikan, memperburuk pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pengangguran dan kemiskinan.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">a. Penaikan harga BBM Bersubsidi untuk seluruh segmen masyarakat apalagi dengan angka yang relatif cukup tinggi akan meningkatkan beban hidup sehari-hari rakyat secara signifikan. Dampak inflasi secara keseluruhan, baik pada ekspektasi inflasi yang terbentuk, inflasi first round saat kebijakan diambil maupun second round pasca kebijakan.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">b. Penaikan harga BBM bersubsidi Rp2.000 akan mendorong kenaikan harga-harga pangan (volatile food inflation) dikisaran 15% sebagaimana yang terjadi tahun 2013 lalu, meski inflasi secara keseluruhan dikisaran 8-10%.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">c. Penaikan harga BBM Bersubsidi juga akan merusak prospek ekonomi yang sudah mengalami perlambatan serius. Penaikan harga BBM bersubsidi akan memperburuk pertumbuhan ekonomi yang sudah melambat di kisaran 5,1-5,3% dan akan meningkatkan jumlah pengangguran karena pukulan terhadap dunia usaha yang menghadapi tekanan dan tidak mampu berekspansi</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">d. Penaikan harga BBM Bersubsidi akan meningkatkan jumlah rakyat miskin. Rakyat miskin tetapakan bertambah signifikan meski program kompensasi diberikan mengingat besarnya jumlah rakyat yang mendekati miskin (near poor) yang berpotensi tidak seluruhnya tercakup dalam program kompensasi.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"> </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">3. Fraksi PKS memandang peningkatan ruang fiscal seharusnya dapat dijalankan dengan meningkatkan Penerimaan Negara, baik pajak dan maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terlebih dahulu. Hal ini masih memungkinkan mengingat kondisi tax ratio yang masih potensial untuk bisa ditingkatkan. Penghematan belanja barang dan pegawai yang masih banyak inefisiensi juga masih memungkinkan dijalankan. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">4. Fraksi PKS memandang Penaikan harga BBM bersubsidi merupakan cara-cara yang instan dan langkah short cut, danakan terus berulang, tetapi tidak menjangkau dan menuntaskan akar permasalahan.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">5. Fraksi PKS memandang kebijakan “pemilahan” sekaligus “pemihakan” (discrimantive and affirmative policy) dengan membedakan harga untuk BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi dengan kendaraan angkutan umum, UMKM dan perdesaan tetap pilihan yang terbaik dan sangat mungkin dijalankan untuk jangka pendek. Kebijakan ini akan menghasilkan peningkatan ruang fiskal yang sama besar tetapi berdampak rendah kepada masyarakat.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">6. Fraksi PKS memadang Pemerintah seharusnya mengambil langkah-langkah fundamental terlebih dahulu dan tidak mengambil kebijakan yang mempersulit kondisi rakyat. Dimana pemerintah perlu lebih serius dan komprehensif mendorong perbaikan arah pengembangan energy mix yang semakin sehat. </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">7. Agar persoalan BBM subsidi tidak terus menerus menjadi permasalahan yang membelenggu maka Fraksi PKS memandang pemerintah perlu: </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">a. Membenahi kebijakan energi yang mengutamakan ketahanan energi nasional di atas kepentingan-kepentingan jangka pendek; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">b. Melakukan diversifikasi energi; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">c. Membangun infrastruktur energi secara kokoh; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">d. Memperbaiki sistem transportasi masal (termasuk konversi BBM ke BBG);</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">e. Meningkatkan lifting minyak (di sini harus disertai audit terhadap lifting minyak oleh auditor independent); </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">f. Melakukan audit efisiensi impor BBM dan hedging harga BBM; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">g. melakukan real-time monitoring terhadap lifting minyak nasional; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">h. melakukan upaya serius untuk mengolah minyak bagian pemerintah di kilang-kilang dalam negeri; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">i. Membuat target yang jelas dalam pembangunan kilang dan SPBU baru; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">j. Memperbaiki kinerja BUMN energi; </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">k. Mendorong Pertamina dan PLN untuk memanfaatkan fasilitas hedging agar mendapatkan tingkat harga yang fixed; dan </span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">L. Meningkatkan lifting minyak bumi dengan mengoptimalkan reserve proven minyak bumi nasional melalui kegiatan eksplorasi disektor hulu.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">8. Fraksi PKS memandang Penaikan Harga BBM bersubsidi tidak memenuhi ketentuan UU No.12 Tahun 2014tentang Perubahan UU No.23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun 2014 Pasal 14 ayat 13 yang menegaskan Anggaran untuk subsidi energy dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan realisasi harga minyak mentah (ICP) dan nilai tukar rupiah.</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <span style="font-family: inherit;">9.Fraksi PKS akan mengambil dan menggalang langkah-langkah konstitusional terkait dengan kebijakan pemerintah tersebut, seperti mendorong DPR RI untuk menggunakan hak interpelasi.  [tim humas]</span></div> <div> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> <div> <br /></div>

Fraksi PKS Konsisten Menolak dan Menilai Penaikan Harga BBM Bersubsidi Tidak Tepa

PKS Kepri -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memutuskan harga BBM bersubsidi naik Rp2000 per liter, Senin (17/11) malam. Menyikapi h...

Baca selengkapnya »