Pilkada, PKS Prioritaskan Calon dari Koalisi Merah Putih

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhKZ3-xtoM0dAi3WqPdJiYASagA2Khng2v6iCwMz624nclkK5_Ig3qFw4linUDbc8mdzkStF5WTXbJPiZot1DGpiPv95iimy8s16Zdzp9qJrv2IgoL2ytA0BD-OmGMm_PjMr0ZxAtZ4E/s1600/pilkada.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimhKZ3-xtoM0dAi3WqPdJiYASagA2Khng2v6iCwMz624nclkK5_Ig3qFw4linUDbc8mdzkStF5WTXbJPiZot1DGpiPv95iimy8s16Zdzp9qJrv2IgoL2ytA0BD-OmGMm_PjMr0ZxAtZ4E/s1600/pilkada.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; color: #444444; line-height: 20px; text-align: justify;">DPW PKS Jatim berjanji akan lebih memprioritaskan calon kepala daerah dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) di 19 pilkada serentak pada Februari 2016 di Jatim.</span></span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Ketua DPW PKS Jatim Hamy Wahjunianto, Kamis (5/2/2015) mengatakan, sebagai bukti keseriusan partainya, PKS Jatim akan membawa nama-nama kandidat dari hasil penjaringan internal ke Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KMP di Jakarta pada 18 Februari mendatang.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Itu sesuai arahan dari DPP PKS, bahwa koalisi antarpartai politik di pusat juga di bawah. Ini bukti PKS konsisten di KMP," tegasnya.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Pihaknya mengaku sudah memulai menjaring nama-nama calon kepala daerah yang melibatkan ketua-ketua PKS di daerah hingga ke ranting untuk menggelar penjaringan dari tokoh eksternal maupun internal partai.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Sejak Senin (2/2) lalu, tim sudah bekerja dan diberi batas waktu hingga 17 Februari untuk menentukan nama-nama kandidat. Keesokan harinya pada 18 Februari, hasil akan dipaparkan di Rakernas," kata politisi yang juga anggota DPRD Jatim ini.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Dia mencontohkan, salah seorang kandidat yang hampir pasti diusung KMP adalah calon Bupati Situbondo, yakni Ketua DPD II Partai Golkar daerah setempat.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">KMP, lanjut dia, dalam pilkada di Jatim tahun ini menargetkan kemenangan sebanyak-banyaknya di 19 daerah, khususnya kawasan berbasis partai politik asal koalisi.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Sementara itu, mekanisme penjaringan kandidat di PKS dimulai dari beberapa tahapan, pertama penjaringan survei internal, baik kandidat dari dalam dan di luar partai. Setelah terjaring, tim diberi tugas melaporkannya kemudian digelar tes uji kelayakan untuk mengukur kualitas calon kepala daerah yang diusungnya.</span></div> <div style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; line-height: 20px; margin-bottom: 20px; text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Setelah ada hasilnya, nama kandidat kami laporkan ke DPP untuk selanjutnya diberi rekomendasi. Tapi dalam hal ini DPW yang memutuskan, pusat sifatnya mengetahui saja," tukasnya. [beritajatim]</span></div>

Pilkada, PKS Prioritaskan Calon dari Koalisi Merah Putih

PKS Kepri -  DPW PKS Jatim berjanji akan lebih memprioritaskan calon kepala daerah dari partai politik yang tergabung dalam Koalisi Mera...

Baca selengkapnya »

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015 - 2020

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfU5dHKdS2md5TEPCgsLMiWZ2cY3h0qT7SddLMTyMwyaKgjRlJx7TRkj4y8ERhwuc86NBGYtQuL5gElBZ2vD0-XkkHhN1JhUNxBYinCztotXojp99lIyxOnbwPTY_itddeTz3L-_1WLEw/s1600/cawali+depok.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfU5dHKdS2md5TEPCgsLMiWZ2cY3h0qT7SddLMTyMwyaKgjRlJx7TRkj4y8ERhwuc86NBGYtQuL5gElBZ2vD0-XkkHhN1JhUNxBYinCztotXojp99lIyxOnbwPTY_itddeTz3L-_1WLEw/s1600/cawali+depok.png" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; color: #444444; line-height: 20px; text-align: justify;">Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok periode 2015-2020. Ketiga nama bakal calon itu adalah Wakil Walikota Depok yang sedang menjabat KH Idris Abdul Shomad, Ketua DPD PKS Kota Depok Supariyono dan mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono.</span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #444444; line-height: 20px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #444444; font-family: inherit; line-height: 20px; text-align: justify;">“Tiga nama ini akan kita lempar ke publik. Elektabilitas dan popularitas mereka di masyarakat juga akan menjadi variabel yang menentukan siapa diantara tiga nama itu yang layak,” jelas Ketua Bidang Kebijakan Publik DPD PKS Depok, Muttaqin, Kamis (19/02).</span><br style="background-color: white; color: #444444; line-height: 20px; text-align: justify;" /><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #444444; line-height: 20px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #444444; font-family: inherit; line-height: 20px; text-align: justify;">Sebelumnya, DPD PKS Kota Depok telah menggelar Pemilu Raya (Pemira) PKS untuk menentukan calon Walikota Depok pada Agustus 2014 lalu. Kader PKS berhak memilih dari tujuh nama yang dikeluarkan PKS. Ketujuh nama tersebut adalah Ketua DPD PKS Depok Supariyono, Mantan Ketua Fraksi PKS DPRD Jawa Barat 2009-2014 Imam Budi Hartono, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi RI Tifatul Sembiring, Anggota DPR RI M Sohibul Iman, Ketua Bidang Pemilu dan Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, isteri Walikota Depok Nur Mahmudi Ismail Nur Azizah Tahmid, serta calon eksternal yang saat ini menjabat Wakil Walikota Depok Idris Abdul Shomad. [pksdepok]</span><div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #444444; line-height: 20px;"><br /></span></div> </div>

PKS Umumkan Tiga Kandidat Calon Walikota Depok 2015 - 2020

PKS Kepri -  Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Keadian Sejahtera (PKS) Kota Depok telah menetapkan tiga nama bakal calon Walikota Depok...

Baca selengkapnya »

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO0qYyM9GtvZY62Ln0g6hpbeRgusyvwRs6EJNRzZoiyMBxEEDCSdRtZcJF6NpStighWXqmY8LvLI19cexnemdqFsOEK8Suy7ALilZO5I-3uZBwo-GtTjGLOgLNIFWqDYociCsnSx8MEWs/s1600/election+update+ke-8.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="267" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjO0qYyM9GtvZY62Ln0g6hpbeRgusyvwRs6EJNRzZoiyMBxEEDCSdRtZcJF6NpStighWXqmY8LvLI19cexnemdqFsOEK8Suy7ALilZO5I-3uZBwo-GtTjGLOgLNIFWqDYociCsnSx8MEWs/s1600/election+update+ke-8.png" width="400" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - <span style="font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;">Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Acara yang bertajuk "Konsolidasi Partai untuk Sukses Pilkada 2015 dan Rekrutmen Kader" ini, dihadiri oleh perwakilan dari Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS se-Indonesia.<br /><br />Ketua Bidang Pemenangan Pemilu-Pemilukada (BP3) Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS Syahfan Badri Sampurno, di sela-sela acara mengatakan, tema ini diambil karena PKS sedang fokus menyambut Pilkada 2015 dan juga program rekruetmen.<br /><br />"Memang tahun ini kita ambil fokus kegiatan pada dua hal itu. Fokus pada Pilkada dan rekrutmen kader," kata Syahfan.<br /><br />Syahfan menambahkan, PKS menargetkan kader-kadernya masuk dalam bursa calon kepala daerah di Pilkada yang akan dimulai pada Desember 2015 mendatang. "Kami menargetkan kader-kader terbaik PKS masuk sebagai calon kepala daerah pada Pilkada 2015," jelas Syahfan.<br /><br />Selain itu, lanjut Syahfan, kegiatan yang digelar rutin oleh PKS ini juga sebagai ajang konsolidasi seluruh struktur PKS se-Indonesia. "Juga targetnya sebagai ajang konsolidasi untuk menyukseskan program rekruetmen kader nasional," ungkapnya.<br /><br />Acara ini dibuka oleh Ketua Majelis Syuro PKS KH Hilmi Aminuddin. Selain itu, Presiden PKS Anis Matta juga dijadwalkan akan memberi arahan kepada peserta Election Update ke-8 ini.<br /><br />Turut hadir Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Taufik Ridlo, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, dan seluruh jajaran pengurus DPP PKS.(*/pks.or.id)</span></div>

Election Update ke-8, PKS Fokus Pilkada dan Rekrutmen Nasional

PKS Kepri - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Election Update ke-8 selama dua hari, Rabu-Kamis (18-19/2/2015) di Hotel Kartika C...

Baca selengkapnya »

PKS Usulkan Tak Ada Pilkada Dua Putaran

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT44gXEP66ejxH8VIuqbme0oDNdSbnfvgnZq8XMwYw06sUBT7u9UdXg_eYvcCRvliQBiBa-7-MJscTr8hOpenbRv6BJ4zjzjdZAjxCV69ByydZTp6zFCIR-SGQ_UJZBpt2hT4QiLbiFxA/s1600/ajazuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjT44gXEP66ejxH8VIuqbme0oDNdSbnfvgnZq8XMwYw06sUBT7u9UdXg_eYvcCRvliQBiBa-7-MJscTr8hOpenbRv6BJ4zjzjdZAjxCV69ByydZTp6zFCIR-SGQ_UJZBpt2hT4QiLbiFxA/s1600/ajazuli.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;">Pembahasan revisi UU Pilkada hingga kini masih berlangsung di Komisi II DPR. Fraksi PKS mengusulkan agar pelaksanaan pilkada cukup satu putaran.</span><span style="background-color: white; color: #4b4b4b; line-height: 24px;"> </span></span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, di dalam UU Pilkada diatur mengenai perolehan ambang batas suara yang harus diraih setiap calon kepala daerah. Ambang batas itu menjadi salah satu penentu apakah pilkada perlu dilaksanakan satu atau dua putaran.</span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Ambang batas itu tidak perlu 30, 40, 50 persen minimal. PJS menilai, siapapun yang mendapat suara terbanyak, dia yang menang," kata Jazuli saat rapat kerja ketiga Fraksi PKS di Hotel Bidakara, Sabtu (31/1/2015).</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Jika sistem ambang batas itu dihapus, lanjut Jazuli, maka pelaksanaan pilkada tidak perlu dilakukan dua putaran jika ada dua atau lebih calon yang mendapat perolehan suara melebihi ambang batas.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Tidak perlu ada dua putaran. Selain itu anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk dua putaran dapat digunakan untuk pembangunan wilayah," katanya.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Lebih jauh, ia mengatakan, ada sejumlah hal yang masih bermasalah di dalam UU Pilkada, salah satunya terkait penetapan pelaksana tugas (plt) kepala daerah.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Rencana pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak, tentu akan membuat banyak daerah dipimpin plt dalam jangka waktu cukup lama hingga tahapan pilkada selesai. Pasalnya, masa akhir jabatan kepala daerah tidak semuanya berakhir serentak.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">"Ini akan menyedot energi birokrasi pusat yang sangat besar dan mengganggu pelayanan daerah kepada publik," ujarnya.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Polemik lain, kata dia, terkait peserta pilkada yang hanya diikuti calon kepala daerah atau pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah. PKS mengusulkan agar pilkada diikuti satu paket pasangan calon.</span><span style="font-family: inherit;"> </span></div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="color: #4b4b4b; line-height: 24px;"><br /></span></div> <span style="background-color: white; color: #4b4b4b; font-family: inherit; line-height: 24px;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;">Jika memang ada ekses negatif dengan pilkada yang diikuti pasangan calon, maka hal itu harus diminimalisir dalam aturan yang kini direvisi. [kompas]</span></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: inherit;"><br /></span></div> </span>

PKS Usulkan Tak Ada Pilkada Dua Putaran

PKS Kepri -  Pembahasan revisi UU Pilkada hingga kini masih berlangsung di Komisi II DPR. Fraksi PKS mengusulkan agar pelaksanaan pilkad...

Baca selengkapnya »

Peneliti : Regenerasi Parpol, PKS Jagonya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeZ8j48NZTfoTYShTsxcj6xuGxvbePIeh3EdkPZnl9_h2aqqMqrxUPokluptbCnb4wjcwfY5iqg4Nw6jG63u9nvNbUWLcfLGQR4dq1wd7CTCWjRYDn22CO4yhQ78wJoEEEYzOwFGi0KuQ/s1600/logo+pks.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeZ8j48NZTfoTYShTsxcj6xuGxvbePIeh3EdkPZnl9_h2aqqMqrxUPokluptbCnb4wjcwfY5iqg4Nw6jG63u9nvNbUWLcfLGQR4dq1wd7CTCWjRYDn22CO4yhQ78wJoEEEYzOwFGi0KuQ/s1600/logo+pks.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - <span style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px;">Regenerasi kader partai politik di Indonesia dinilai mandek. Hal ini ditunjukkan dengan sulitnya tokoh muda mencuat menggeser pimpinan parpol.</span></div> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px; text-align: justify;"> “Selama ini hanya ada beberapa partai yang berhasil melahirkan kader-kader mudanya muncul. Yaitu, Partai Keadilan Sejahtera(PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan partai baru Gerindra,” ungkap peneliti senior Founding Father House (FFH) Dian Permata, Senin (5/1).</div> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px; text-align: justify;"> Yang paling berhasil, ujarnya, adalah PKS. Lantaran sistem pengkaderannya rapi sejak dini. Bahkan, imbuh Dian, kader muda PKS sudah didorong untuk menempati posisi penting di legislatif.</div> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Selain itu, dilihat dari usia pimpinan partainya, PKS dan PKB menjadi partai dengan ketua umum termuda, Anis Matta dan Muhaimin Iskandar. Sedangkan partai yang identik dengan tokoh mudanya saat ini muncul Gerindra. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Selain ketiga parpol ini, parpol lain masih bergantung pada ketokohan senior partai, bahkan trah.</div> <br /> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px; text-align: justify;"> Di PDIP, sosok Megawati masih menjadi panutan hingga mampu menjabat sebagai ketua umum empat periode.</div> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px; text-align: justify;"> Di Demokrat melekat dengan sosok Susilo Bambang Yudoyono (SBY), Golkar bahkan masih dengan rezim lamanya bersama Aburizal Bakrie. PPP kubu Djan Faridz juga masih dengan kader lama, Hanura masih mengandalkan Wiranto. Sedangkan PAN masih didominasi kader lama. [rol]</div> <div style="background-color: white; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 21px; margin-bottom: 5px; margin-top: 5px; padding: 5px 0px; text-align: justify;"> <br /></div>

Peneliti : Regenerasi Parpol, PKS Jagonya

PKS Kepri -  Regenerasi kader partai politik di Indonesia dinilai mandek. Hal ini ditunjukkan dengan sulitnya tokoh muda mencuat mengges...

Baca selengkapnya »

PKS Perjuangankan Tiga Program Prioritas

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuIzudjZwE_g6cqd-s8GL4PCJiV__dOGarVTSkbdkaYGOUG-7GDmq4qySFbSDKy3WxO1ME_eqImFf92kKUdon84j23c-MalslcJ0C28aheQ6ejoHPOw6YOQqT3FHQ-1rsSrCIGLTzwqWk/s1600/jazuli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhuIzudjZwE_g6cqd-s8GL4PCJiV__dOGarVTSkbdkaYGOUG-7GDmq4qySFbSDKy3WxO1ME_eqImFf92kKUdon84j23c-MalslcJ0C28aheQ6ejoHPOw6YOQqT3FHQ-1rsSrCIGLTzwqWk/s1600/jazuli.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="line-height: 15px;">Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI siap memprioritaskan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Ketiga RUU yang dianggap prorakyat itu yakni Ketahanan Keluarga, RUU Kewirausahaan Nasional, dan RUU Perlindungan Harga dan Kebutuhan Pokok.</span></span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">“Ketiga RUU ini menjadi prioritas yang akan diperjuangkan Fraksi PKS,” ucap Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini seusai pergelaran rapat kerja (Raker) selama dua hari yang berlangsung pada 30-31 Januari 2015, di Jakarta, Sabtu (31/1/2015).</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Selain tiga RUU tersebut, kata dia, PKS juga membahas beragam persoalan yang menjadi perhatian publik. Di antara persoalan tersebut adalah Perppu No. 1/2014 tentang Pilkada langsung. Menurut Jazuli, FPKS memberikan catatan terbatas terhadap Perppu Pilkada untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Menurut dia, sejumlah hal yang menjadi catatan PKS di antaranya masalah penyelenggara, sengketa Pilkada, syarat umur dan pendidikan calon, paket calon, dan sejumlah hal lainnya.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">“Revisi ini dimaksudkan agar Pilkada langsung dapat dilaksanakan secara berkualitas, efektif dan efisien dalam kerangka demokrasi yang lebih substantif,” ujar Jazuli.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Kemudian, kata dia, terkait permasalahan yang terjadi di dua lembaga hukum, Kepolisian RI (Polri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), FPKS menilai hal tersebut sudah memasuki ranah pemerinah.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Untuk itu, Jazuli mengharapkan Presiden Joko Widodo tidak mudah dipengaruhi oleh bisikan-bisikan dari orang sekitarnya terkait polemik antara KPK dengan Polri.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">"PKS menghargai wewenang presiden, jangan bingung dibisiki kanan-kiri. PKS yakin presiden mampu," kata Jazuli.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Dia menilai, terjadinya polemik antara KPK dengan Polri merupakan buah dari cara komunikasi yang tidak baik antara Presiden Jokowi dengan antarlembaga negara.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">"Komunikasi yang dibangun tidak terlalu bagus antarlembaga negara. Diawal-awal Jokowi sempat melarang menterinya datang ke DPR," ucap Jazuli.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">Jazuli kemudian enggan berkomentar lebih jauh lagi terkait polemik dua lembaga penegak hukum itu. Pasalnya, Jazuli menilai hal itu sudah masuk ke ranah pemerintah.</span></div> <div style="line-height: 15px; margin-bottom: 0.9em; margin-top: 0.9em; text-align: justify;"> <span style="background-color: white; font-family: inherit;">"Maka, Presiden yang seharusnya mengambil sikap dan memutuskan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut," tuturnya.</span></div>

PKS Perjuangankan Tiga Program Prioritas

PKS Kepri -  Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI siap memprioritaskan tiga rancangan undang-undang (RUU) menjadi UU. Ketiga RUU yang...

Baca selengkapnya »

PKS Usul Anggaran Kementerian PPPA Dinaikkan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8MOGE0VVJ6ohFQBdOEwDazj2YtmmnIVZQ4DO3g3yqne0f0RaQncM9MZo61NxfFd5f0tNPaj8p1VLTGG2u2q8Twsmn27k6JraeXFOP51ce1OcZGUFqVd_z_rdxXR3w0iJQ1uuRYh1F-Dk/s1600/hnw.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8MOGE0VVJ6ohFQBdOEwDazj2YtmmnIVZQ4DO3g3yqne0f0RaQncM9MZo61NxfFd5f0tNPaj8p1VLTGG2u2q8Twsmn27k6JraeXFOP51ce1OcZGUFqVd_z_rdxXR3w0iJQ1uuRYh1F-Dk/s1600/hnw.jpg" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <span style="background-color: white;"><b><span style="font-family: Georgia,"Times New Roman",serif;">PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></span></b> - <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;">Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus dinaikkan. Karena dengan anggaran yang ada sekarang sulit untuk mengembangkan program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.</span></span></div> <span style="background-color: white;"><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> Anggota Komisi VIII DPR Hidayat Nur Wahid mengatakan anggaran Kementerian PPPA saat ini hanya sekira Rp 250 miliar untuk seluruh Indonesia. Menurut dia, dengan dana sebesar itu dinilainya tentu kurang.</div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> "Bagaimana bisa membuat program untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan dana sebesar itu. Karenanya, saya sudah mengusulkan agar dana untuk Kementerian PP-PA ditambah," katanya di Jakarta, Minggu (1/2/2015).</div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> Dia berharap, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan perhatian yang serius terhadap masalah pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal itu mengingat problema yang dihadapi perempuan dan anak makin kompleks serta beragam saat ini.</div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> "Problema terkait perempuan dan anak banyak sekali, di antaranya perdagangan manusia, kriminalitas, kesenjangan sosial, dan jumlah perempuan yang lebih banyak daripada laki-laki," ujarnya.</div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> Di samping itu, ia mempertanyakan keseriuan pemerintah kalau hanya mengucurkan dana sebesar Rp 250 miliar untuk pemberdayaan perempuan dan anak seluruh Indonesia. Sebab, anggaran itu terlalu kecil untuk mengurusi perempuan dan anak seluruh Indonesia.</div> </span><div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><br /></span></div> <span style="font-family: 'Open Sans'; line-height: 16px;"><div style="text-align: justify;"> "Saya juga usulkan agar pemerintah memperluas lingkup kerja Kementerian PP-PA sehingga tidak hanya bergerak di pusat saja. Sebaiknya memiliki unit kerja di provinsi dan kabupaten/kota sehingga PP-PA mampu menjangkau wilayah Indonesia," tandasnya. [inilah]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> </span></span>

PKS Usul Anggaran Kementerian PPPA Dinaikkan

PKS Kepri -  Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) harus dinaikkan. Karena dengan anggaran yang ada s...

Baca selengkapnya »

Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi Lainnya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1NICGfrkTq_jOykkJ2ZTmWtENrnIQLnOVyN9Iy2pDk5ocD5B5S3w15kggIWxCOrfodGvl0FKoVV_puhoZ3hwU7KOgteN3o4oaHdfWP9Qrv5ozsxq_kowZg-1imihEHXYKpn1dVELdpg/s1600/jazuli.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgH1NICGfrkTq_jOykkJ2ZTmWtENrnIQLnOVyN9Iy2pDk5ocD5B5S3w15kggIWxCOrfodGvl0FKoVV_puhoZ3hwU7KOgteN3o4oaHdfWP9Qrv5ozsxq_kowZg-1imihEHXYKpn1dVELdpg/s1600/jazuli.jpeg" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) harus  memiliki kualitas yang berbeda dengan anggota fraksi-fraksi yang lain.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Adapun perbedaan itu menurut Jazuli, yang pertama harus memiliki kesalehan spiritual yang prima. “Mungkin satu-satunya di Indonesia mungkin juga di luar negeri yang merencanakan dan telah melaksanakan rapat  fraksinya di hari senin atau hari kamis dan dianjurkan puasa dalam rangka mengasah kesalehan spiritual," ujar Jazuli dalam acara Raker Fraksi PKS di Jakarta, Jumat (30/1/2015).</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Yang kedua, lanjut Jazuli, harus memiliki kecerdasan intelektual. Karena itu, menurut Anggota DPR RI dari Banten ini, anggota Fraksi PKS dari pusat sampai daerah harus belajar dan belajar. </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Belajar dari guru-guru bangsa, belajar dari pengalaman, belajar dari akademisi dan para pakar, belajar dari situasi dan kondisi, dan belajar dari apa saja yang bermanfaat. Karena itu, diantara program fpks kedepan untuk terus meningkatkan kecerdasan intelektual, secara berkala fraksi akan memprogramkan tentang kajian-kajian," ungkap Jazuli. </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Jazuli menambahkan kajian yang dibahas meliputi tema politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan,dan kajian hubungan luar negeri.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Jazuli juga menegaskan, karena di era sekarang ini tidak mungkin di suatu negara, terkungkung dan tidak memiliki relasi yang baik dengan luar negeri. </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Namun hubungan luar negeri Indonesia, tidak boleh merugikan kepentingan-kepentingan nasional," tegas Wakil Ketua Komisi VIII Periode lalu ini.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Ketiga, anggota Fraksi PKS harus memiliki kepekaaan sosial. Kepekaan sosial inilah yang menurut Jazuli sangat membanggakan di internal Fraksi PKS dari pusat sampai daerah.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Anggota DPR tiga periode ini mengungkapkan ketika beberapa pihak yang meragukan resesnya anggota dewan, karena disinyalir reses secara fiktif, ia menggaransi 1000 persen, reses aleg PKS tidak ada yang fiktif. </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Karena jangankan di musim reses bahkan di musim sidang pun setiap pekan jika tidak ada rapat di DPR seluruh anggota Fraksi PKS kembali ke daerah pemilihannya, menyatu dengan publik dan menyatu dengan rakyat, melayani publik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebutuhan di dapilnya masing-masing," ungkap Mantan Calon Gubernur Banten. </span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Dan inilah bentuk kepekaan sosial dari Anggota Fraksi PKS," pungkasnya.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">Sementara itu, Ketua Panitia Raker Fraksi PKS DPR RI, Zulkiflimansyah mengatakan bahwa tema “Memandang Dari Balkoni” memiliki arti penting bagi Fraksi PKS.</span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;">“Tema memandang dari balkoni, maksudnya adalah metafora dimana untuk melihat seluruh permasalahan lebih jelas harus melihat dari atas,” kata Zulkifli. [tim humas]</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span>

Jazuli : Anggota FPKS Harus Berbeda dengan Fraksi Lainnya

PKS Kepri - Ketua Fraksi DPR RI, Jazuli Juwaini mengatakan, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) harus  memiliki kualitas ya...

Baca selengkapnya »

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJmQxk89hYdhPvBWFaKr7FCTF8PqmqjEMhtObWNJcNaf8B2OhVUAM7diX6IPJZqdyy_Cs7qaToWtGEj4s9G3VXc1O-jDYiBDQtvCxxPLHm4X7Qu7Vey-sEUO8XBJaqrMs6CaBLEmuqFg/s1600/komisi+2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEidJmQxk89hYdhPvBWFaKr7FCTF8PqmqjEMhtObWNJcNaf8B2OhVUAM7diX6IPJZqdyy_Cs7qaToWtGEj4s9G3VXc1O-jDYiBDQtvCxxPLHm4X7Qu7Vey-sEUO8XBJaqrMs6CaBLEmuqFg/s1600/komisi+2.jpeg" /></a></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><b>PKS <span style="color: orange;">Kepri</span></b> - <span style="color: #222222;">Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah belum disepakati.</span></span></span> <br /> <div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">“Saya mengkhawatirkan revisi UU Pilkada tidak selesai tepat waktu, mengingat masih terdapatnya permasalahan administratif dan adanya materi atau pasal-pasal yang akan diubah juga belum disepakati,“ kata Saduddin kepada pewarta di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (29/1). </span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">Menurut Saduddin, UU Penetapan Perppu Pilkada sampai saat ini belum diundangkan dalam lembaran Negara, sehingga walaupun telah dilakukan revisi oleh Komisi II, draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. </span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">“Komisi II bisa saja melakukan revisi tetapi apabila belum diundangkan maka draft revisi itu tidak bisa disahkan menjadi RUU inisiatif DPR,” ujarnya.</span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">Saduddin menjelaskan, salah satu materi yang belum disepakati adalah terkait tahapan uji publik. Sebagian fraksi mengusulkan penghapusan uji publik dan sebagian yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik bakal calon kepala daerah dipertahankan.</span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">“Terkait tahapan uji publik, belum tercapai kesepakatan di antara fraksi-fraksi. Sebagian mengusulkan penghapusan dan yang lain tetap menginginkan tahapan uji publik ini,” lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.</span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">Materi lain yang menjadi perbedaan adalah pemilihan dilaksanakan satu paket dengan wakil kepala daerah atau tidak. Terkait dengan hal ini, fraksi-fraksi terbelah menjadi dua kubu, ada yang mengusulkan satu paket dengan wakil kepala daerah dan yang lainnya mengusulkan hanya kepala daerah saja yang dipilih.</span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;"><br /></span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">Masalah lain yang belum tuntas adalah tentang penyelenggara Pilkada. Mengenai hal ini terjadi perselisihan apakah KPU atau pemerintah daerah. MK memberikan keleluasan kepada Komisi II untuk menentukan siapa yang berhak sebagai penyelenggara Pilkada. </span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><span style="color: #222222;">Namun, MK mengingatkan keputusannya bahwa Pilkada bukan rezim Pemilu dan gugatan KPU sebagai penyelenggara Pilkada ini sudah dua kali terjadi.</span></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> </span></span><div class="MsoNormal" style="background-color: white; margin-bottom: 0.0001pt;"> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span></div> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"> Sebagai informasi, pembahasan RUU Pilkada telah memasuki tahap penyusunan Draft RUU, di mana masing-masing fraksi dan DPD RI memberikan masukan atau usulan atas Draft RUU tersebut.[tim humas]</span></span><br /> <span style="font-size: small;"><span style="font-family: inherit;"><br /></span></span>

Kejar Target Revisi, Kompleksitas UU Pilkada Harus Segera Diselesaikan

PKS Kepri - Anggota Komisi II DPR RI, Saduddin mengkhawatirkan revisi UU Penetapan Perppu Pilkada tidak selesai dalam masa persidangan II...

Baca selengkapnya »