PKS Kepri

Dilantik Presiden PKS, Dewan Penasihat Tingkat Pusat Dipimpin Tifatul Sembiring

pks kepri 0 Nasional, PKS, Politik 17.13

Dilantik Presiden PKS, Dewan Penasihat Tingkat Pusat Dipimpin Tifatul Sembiring

Pembacaan ikrar Dewan Penasihat yang dipimpin oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. (PKSFoto/Fathur) JAKARTA -- Partai Keadilan Sejah...

Baca selengkapnya »

Jadi Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul: Selain Berisi, Nasihat Juga Mesti Lembut

pks kepri 0 Nasional, PKS, Politik 16.59

Jadi Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul: Selain Berisi, Nasihat Juga Mesti Lembut

Ketua Dewan Penasihat Tifatul Sembiring. (PKSFoto/Alris) JAKARTA -- Dewan Penasihat tingkat DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ...

Baca selengkapnya »

Hadiri Pertemuan 8 Partai, PKS Sepakati Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

pks kepri 0 Nasional, Pemilu, PKS, Politik 17.03

<table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3nRYDp3aSVOQW_azLG-kV8s9a2EezW9_nOd_x-4NJGfolYaGpJlr_i06UokOiGkKPJ5geF_R9pBq-713livTV23ms4CkJkEim9_JmSBrAOOEEfZm4D7y-1JMxBmpuSp3dj65EahTdv4A/s1600/1673258618174960-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #777777; font-family: "Open Sans"; font-size: small;">Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghadiri pertemuan Ketua Umum Partai Politik (PKSFoto/Donny)</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj3nRYDp3aSVOQW_azLG-kV8s9a2EezW9_nOd_x-4NJGfolYaGpJlr_i06UokOiGkKPJ5geF_R9pBq-713livTV23ms4CkJkEim9_JmSBrAOOEEfZm4D7y-1JMxBmpuSp3dj65EahTdv4A/s1600/1673258618174960-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><p style="text-align: justify;">JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghadiri pertemuan delapan ketua umum partai politik (parpol) yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023).</p><p style="text-align: justify;">Syaikhu hadir bersama Sekretaris Jenderal Habib Aboe Bakar Alhabsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini, dan Ketua Bidang Politik, Hukum, dan HAM (Polhukam) Almuzzammil Yusuf.</p><p style="text-align: justify;">Pada pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan beberapa isu krusial yang patut untuk diperhatikan. Salah satunya adalah isu pemilu proporsional tertutup yang sedang hangat diperbincangkan.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, penerapan kembali sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Meskipun masih memiliki kekurangan, sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik dibandingkan sistem proporsional tertutup.</p><p style="text-align: justify;">Syaikhu mengajak para pimpinan parpol yang hadir berkolaborasi untuk mengawal penyelenggara Pemilu agar menjalankan tugasnya dengan profesional, transparan, dan independen. Sehingga dapat terselenggara Pemilu yang luber, jurdil, damai, dan demokratis.</p><p style="text-align: justify;">"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Syaikhu, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.</p><p style="text-align: justify;">"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," sambungnya.</p></div>

Hadiri Pertemuan 8 Partai, PKS Sepakati Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menghadiri pertemuan Ketua Umum Partai Politik (PKSFoto/Donny) JAKARTA -- Presiden PKS Ahmad Syaikhu ...

Baca selengkapnya »

PKS Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

pks kepri 0 Nasional, Pemilu, PKS, Politik 16.53

<div><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhInhvijDr2nFetzGECemOiCzJiLgmG8WamTDig6DOyj9ytfeyFQREqyrKWFND0s9mo2Ey0jpuTIzMZ9viTy006w67Q9R1OKmFAXW33ty1MTDNCmrMy4u4VhUYWYVJShy7H6idRkIkoBXU/s1600/1673257572145453-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="color: #777777; font-family: "Open Sans"; text-align: start;">PKS Resmi mendaftarkan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Ke Mahkamah Konstitusi pada Permohonan pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka</span></td></tr></tbody></table><div class="separator"><a href="https://draft.blogger.com/blog/post/edit/6286471968880582540/4497341827842644735#"></a></div><div style="text-align: justify;">JAKARTA -- PKS telah resmi mendaftarkan diri ke Mahkamah Konstitusi RI sebagai Pihak Terkait pada Permohonan Judicial Review Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka pada Senin (9/1/2023).</div></div><div><p style="text-align: justify;">Permohonan PKS sebagai Pihak Terkait tersebut dilatarbelakangi adanya permohonan Warga Negera Indonesia ke Mahkamah Konstitusi agar sistem Pemilu Proporsional Terbuka menjadi Sistem Pemilu Proporsional Tertutup yang perkara pengujian undang-undang tersebut diregister Nomor 114/PUU-XX/2022 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. </p><p style="text-align: justify;">Pendaftaran dilakukan oleh Kuasa Hukum PKS, Zainudin Paru, SH, MH. Dalam wawancara setelah pendaftaran tersebut, Zainudin Paru yang juga Wasekjen Hukum dan Advokasi DPP PKS menyampaikan, bahwa Pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum tentang Sistem Proporsional Terbuka menjadi Sistem Proporsional Tertutup merupakan kemunduran demokrasi, apalagi pengujian Sistem ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi sebelumnya.</p><p style="text-align: justify;">“PKS memandang putusan MK pada 2008 lalu yakni putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008 pada 23 Desember 2008 memberikan kesempatan bagi rakyat untuk bisa mengenal, memililh, dan menetapkan wakil mereka secara langsung, orang per orang. Sistem proporsional terbuka dinilai tidak lagi menyerahkan kewenangan penuh pada partai politik,” tutur Zainuddin.</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut Zainudin Paru berharap, Mahkamah Konstitusi menerima Permohonan Partai Keadilan Sejahtera sebagai Pihak Terkait dalam Judicial Review tersebut, dan Mahkamah dapat konsisten dengan hasil uji UU Pemilu tentang Sistem Pemilihan Umum yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya.</p><p style="text-align: justify;">“PKS memilih sikap mempertahankan sistem proporsional terbuka yang dinilai sebagai salah satu bentuk kemajuan demokrasi. Penggunaan sistem proporsional tertutup justru malah akan memukul mundur demokrasi Indonesia, oleh karena utu kami berharap MK menerima permohonan kami sebagai pihak terkait dalam Judicial Review ini,” ucap Zainuddin.</p><p style="text-align: justify;">“Pendaftaran permohonan sebagai Pihak Terkait untuk meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk tetap konsisten dengan putusannya pada 2008 lalu, bahwa Pemilu digelar dengan sistem proporsional terbuka sesuai pasal 168 ayat 2 UU Pemilu Tahun 2017,” pungkasnya. </p><p style="text-align: justify;">Sebagaimana yang telah disampaikan Presiden PKS  Ahmad Syaikhu dalam pertemuan delapan Ketua Umum partai politik  yang diadakan di Jalan Dharmawangsa, Jakarta, Ahad (8/1/2023)</p><p style="text-align: justify;">Pada pertemuan tersebut, Syaikhu menyampaikan penerapan kembali sistem proporsional tertutup merupakan kemunduran demokrasi. Meskipun masih memiliki kekurangan, sejauh ini sistem proporsional terbuka jauh lebih baik dibandingkan sistem proporsional tertutup.</p><p style="text-align: justify;">"Jangan sampai penyelenggara Pemilu membuat pernyataan yang membuat gaduh atau sikap-sikap kontraproduktif yang dapat menurunkan trust dari masyarakat," tutur Syaikhu.</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, tingkat kepercayaan kepada penyelenggara akan berpengaruh terhadap legitimasi atau penerimaan masyarakat terhadap hasil pemilu.</p><p style="text-align: justify;">"Kita harus pastikan hasil pemilu mendapat legitimasi kuat dari rakyat, menjadi pemilu yang bermartabat," tutup Syaikhu.</p></div>

PKS Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

PKS Resmi mendaftarkan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Ke Mahkamah Konstitusi pada Permohonan pengujian Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tent...

Baca selengkapnya »

Mayoritas Pimpinan Fraksi DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, HNW: Peserta Pemilu Dukung Sistem Terbuka

pks kepri 0 Aleg Bicara, Nasional, Pemilu, PKS, Politik 10.23

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><b><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqzsrRKPATAIDk208TLiO-71xSNrfaBRlbX5vbRAwvD1m6Qt27LiuSYyalg6rm6Kvm0bcTBg0nShemJlYolkwb5gI9oAlq13WeOWGSkJ96GCClCj1dnvsabu1OiYMKFwAK-_NqIaxVoE/s1600/1672888998986493-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></b></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;">Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJqzsrRKPATAIDk208TLiO-71xSNrfaBRlbX5vbRAwvD1m6Qt27LiuSYyalg6rm6Kvm0bcTBg0nShemJlYolkwb5gI9oAlq13WeOWGSkJ96GCClCj1dnvsabu1OiYMKFwAK-_NqIaxVoE/s1600/1672888998986493-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><h2><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; font-weight: normal;">JAKARTA — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi sikap delapan Ketua/Pimpinan Fraksi DPR RI, yang secara bersama tegas menolak sistem Pemilu proporsional tertutup.</span></div><span style="font-size: small;"><div style="text-align: justify;"><span style="font-weight: 400;"><br /></span></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">Hal tersebut, kata Hidayat, agar Konstitusi dilaksanakan dengan benar dan progresif, agar demokrasi di Indonesia tidak mundur ke belakang.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">Sikap bersama delapan Pimpinan Fraksi di DPR RI ini makin penting diperhatikan oleh KPU, karena Ketua dan dua Wakil Ketua Komisi II yang merupakan mitra kerja KPU juga ikut mendukung sikap yang menolak usulan pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">Jika Fraksi (sesuai ketentuan UU MD3) adalah kepanjangan tangan partai, maka berarti hanya satu partai di DPR yang mendukung sistem proporsional tertutup, dan ada delapan partai di DPR menyatakan sikap tegasnya; menolak pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup dan mendukung MK agar konsisten dengan keputusan sebelumnya yaitu Pemilu dengan sistem proporsional terbuka bukan lagi tertutup.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">“Ini menunjukkan bahwa delapan dari sembilan fraksi yang ada di DPR RI, atau delapan dari sembilan partai di DPR peserta Pemilu semuanya menghendaki sistem Pemilu proporsional terbuka. Artinya, kecuali Fraksi PDIP, seluruh fraksi dan partai peserta Pemilu di DPR kompak ingin sistem proporsional terbuka dilanjutkan, karena sistem proporsional terbuka sesuai dengan konstitusi, dan sesuai dengan putusan MK sebelumnya,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (4/1/2023).</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa dengan sistem Pemilu terbuka, maka rakyat dapat mengetahui dan bisa memilih langsung calon legislatif yang dipercayai untuk menjadi wakilnya di parlemen.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">“Dan diharapkan rakyat sebagai pemilih dan pemilik kekuasaan bisa memberikan haknya untuk memberi 'hadiah atau hukuman' dengan memperhatikan rekam jejak serta visi dan misi caleg atau parpol yang akan dipilihnya,” ujarnya.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">Lebih lanjut, HNW sependapat dengan sikap delapan Ketua Fraksi itu bahwa sistem proporsional terbuka merupakan bentuk kemajuan demokrasi di Indonesia, yang tidak menyerahkan anggota legislatif yang dipilih rakyat sebagai kewenangan mutlak parpol semata layaknya di dalam sistem tertutup.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">“Ini juga sejalan dengan ketentuan produksi ada di tangan rakyat yang dijamin oleh Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945,” ujarnya.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">HNW berharap bahwa sekalipun sistem proporsional terbuka masih memerlukan banyak perbaikan, tetapi sikap delapan Ketua Fraksi di DPR dikuatkan oleh tiga Pimpinan Komisi II yang membidangi urusan pemerintahan dan Pemilu, menjadi salah satu pertimbangan MK dalam memutuskan perkara pengujian UU Pemilu yang diajukan oleh sejumlah pihak yang menginginkan pemberlakuan kembali sistem proporsional tertutup.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">“MK juga harus konsisten dengan putusannya sendiri yang sebelumnya mengubah dari sistem proporsional tertutup menjadi terbuka, dan bahwa sistem proporsional terbuka lah yang lebih sesuai dengan UUD NRI 1945,” ujarnya.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga berharap agar kegaduhan mengenai sistem Pemilu ini segera diakhiri dengan ditolaknya permohonan itu, agar semua pihak terkait fokus melaksanakan seluruh tahapan Pemilu.</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">“KPU fokus saja pada pelaksana untuk melaksanakan Pemilu, dan tidak ikut campur dalam polemik wacana perubahan sistem tertutup ini. Karena pada prinsipnya ada asas praduga konstitusionalitas, yakni suatu aturan UU dianggap konstitusional selama MK tidak memutuskan sebaliknya. Dan yang berlaku saat ini adalah sistem proporsional terbuka."</div></span><div style="text-align: justify;"><br /></div><span style="font-weight: normal;"><div style="text-align: justify;">"Maka MK yang putusannya bersifat final dan mengikat mutlak juga konsisten dengan putusan yang pernah dibuatnya, agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat menyebabkan ketidakpercayaan rakyat serta persiapan Pemilu yang tidak maksimal yang dapat berakibat pada hasil Pemilu yang tidak maksimal, dan karenanya tidak menghadirkan kemajuan demokrasi dan masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik, sebagaimana harapan rakyat dan kita semuanya,” pungkasnya.</div></span></span></h2></div>

Mayoritas Pimpinan Fraksi DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, HNW: Peserta Pemilu Dukung Sistem Terbuka

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid JAKARTA — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI d...

Baca selengkapnya »

Ketua DPD PKS: Black Out Jangan Terjadi Lagi, Sangat Merugikan Masyarakat!

pks kepri 0 Aleg Bicara, PKS, Politik, Seputar Kepri 21.25

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNvS3HVGjXZLJFE8afzK6D5mPnKXbWl_fCzXeLInn2OUH3sBGrPb5CSQ3r89Fukxa3Zbr-PLJCO1tbzCVmHBpBGBCtHaxFIfAL6cZt4on3lzPMjJDQWD6xJcYcRrCDObgOlSAbt6eRc00/s1600/1672842299907495-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNvS3HVGjXZLJFE8afzK6D5mPnKXbWl_fCzXeLInn2OUH3sBGrPb5CSQ3r89Fukxa3Zbr-PLJCO1tbzCVmHBpBGBCtHaxFIfAL6cZt4on3lzPMjJDQWD6xJcYcRrCDObgOlSAbt6eRc00/s1600/1672842299907495-0.png" width="400" />
  </a>
</div><div><br /><div style="text-align: justify;">BATAM -- Anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf meminta pemadaman listrik total atau <i>black out</i> yang terjadi di awal tahun 2023 menjadi perhatian serius bagi Bright PLN Batam. Hal tersebut karena berdampak langsung ke banyak sektor.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Kita ingin kejadian yang kemarin (black out) menjadi perhatian serius bagi Bright PLN Batam. Sebab banyak memukul banyak pihak seperti masyarakat, industri, pariwisata, ekonomi dan lain sebagainya," kata Yusuf usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kepri bersama Bright PLN Batam di Graha Kepri, Rabu (4/1/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, menurut dia, Batam merupakan kota yang strategis karena berbatasan langsung dengan Singapura. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dengan kondisi demikian, kata Yusuf, Bright PLN Batam harus memastikan pasokan energi listirk di Batam aman dalam segala macam kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Termasuk adanya penambahan-penambahan permintaan baru dengan adanya industri baru atau investor baru yang membuka usaha di kota Batam," ujar politisi PKS ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kemudian Yusuf juga meminta Bright PLN Batam agar bersungguh-sungguh menunaikan kompensasi terhadap masyarakat atau pihak-pihak yang dirugikan sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 22 Tahun 2017.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Berdasarkan Pasal 6 Pergub 22 tahun 2017, dijelaskan bahwa PT PLN Batam wajib memberikan pengurangan tagihan listrik kepada konsumen sebesar 10 persen dari biaya atau rekening minimum," kata Ketua PKS Kota Batam ini.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya pelajaran yang menjadi perhatian atas pemadaman listrik total, lanjut Yusuf, agar setiap kantor-kantor pelayanan publik di Provinsi Kepri memiliki mesin cadangan atau genset agar penyelenggaraan pelayanan publik tidak terganggu.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Khususnya di Kantor Imigrasi, jangan sampai orang yang mau pergi ke mancanegara terhambat atau terganggu karena akan memalukan Indonesia sebagai negara di mata negara lainnya," ujarnya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Selanjutnya, akan ada RDP lanjutan di bulan Maret mendatang untuk menindaklanjuti rapat hari ini. Dan meminta agar PT PLN Batam dapat memberikan <i>checklist</i> dan <i>SOP recovery. </i></div><br /></div>

Ketua DPD PKS: Black Out Jangan Terjadi Lagi, Sangat Merugikan Masyarakat!

BATAM -- Anggota DPRD Provinsi Kepri yang juga Ketua DPD PKS Kota Batam, Yusuf meminta pemadaman listrik total atau black out y...

Baca selengkapnya »

PKS Menyapa Warga Karimun, Rita Berharap Terbentuk Komunitas Senam hingga Kelurahan

pks kepri 0 PKS, Politik, Seputar Kepri 09.57

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfirqP9E5JqyIL19iQsaVTYra39hrYo0d67G4A2B63ftRTbVib2mhtrjpECY53pwhisQcC0Zunt3UoTTCaUs2Hongou0gaflwxcqXwrjK_bcmWhF9fpblhrJRF2k44N7Q35_jOSDa40xM/s1600/1672628242987358-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Karimun, Rita Fajriah (tengah) bersama pengurus lainnya dalam PKS Menyapa</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfirqP9E5JqyIL19iQsaVTYra39hrYo0d67G4A2B63ftRTbVib2mhtrjpECY53pwhisQcC0Zunt3UoTTCaUs2Hongou0gaflwxcqXwrjK_bcmWhF9fpblhrJRF2k44N7Q35_jOSDa40xM/s1600/1672628242987358-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><br /><div style="text-align: justify;">KARIMUN -- Program PKS Menyapa dapat diwujudkan dalam berbagai kegiatan positif, salah satunya adalah olahraga bersama warga yang diadakan di Tugu MTQ Coastal Area Tanjung Balai Karimun pada Ahad (1/1/2023) pagi. Kegiatan ini untuk memperkuat silaturahim antarwarga dan PKS di Kabupaten Karimun.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Program ini merupakan spirit PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang diwujudkan lewat berbagai kegiatan positif bersama warga. Terlebih melalui olahraga yaitu Senam Nusantara dan Senam Go PKS Go," ujar Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Karimun, Rita Fajriah yang hadir dalam acara.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Menurut Rita, wujud komitmen dan kepedulian PKS sebagai partai pelayan rakyat bisa ditunjukkan melalui banyak hal, PKS Menyapa ini sebagai salah satunya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"PKS Menyapa yang digelar pada Ahad pagi di Bumi Berazam ini untuk dekat dengan warga Karimun," sambungnya.</div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh98Rs446CCJ0UFc1C6E6i2ruG863H9ja73iwthsd18i4GZKqCUvRrpGmloT6c5_rF_WHFBNRYjbHHGNMBIObFkehXyQA5O8T_K41EBwLWvZ6I64Rpau5Q_uzpZxSuLLDF6pJHKheiejnY/s1600/1672628239378696-1.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PKS Menyapa warga Karimun dengan Senam Nusantara dan Senam Go PKS Go</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh98Rs446CCJ0UFc1C6E6i2ruG863H9ja73iwthsd18i4GZKqCUvRrpGmloT6c5_rF_WHFBNRYjbHHGNMBIObFkehXyQA5O8T_K41EBwLWvZ6I64Rpau5Q_uzpZxSuLLDF6pJHKheiejnY/s1600/1672628239378696-1.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tokoh Perempuan PKS Karimun tersebut mengajak warga menggiatkan olahraga untuk menjaga kebugaran. Menurutnya mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Dia juga mengajak Anggota PKS agar aktif mengajak masyarakat menjalankan pola hidup sehat dengan rutin berolahraga dan membentuk komunitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Harapan selanjutnya bisa terbentuk Komunitas Senam Nusantara (KSN) di tiap kecamatan dan kelurahan," imbuh Rita Fajriah.</div></div><div><table cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTGq0M2Wyg8ay7gagmx3LlfuiMHoYp48YxzbkZ8d9d-zcRtLi5ncFm_kK2A8taeUXvlHrTfltVYvutEVHNzakeztKhFX6mGI4pWeC_IH7Mapu4x1jVuGzBaef_07hCQODSo8HVRn1fjgg/s1600/1672628235573202-2.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">PKS Karimun menyapa warga dengan olahraga bersama</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjTGq0M2Wyg8ay7gagmx3LlfuiMHoYp48YxzbkZ8d9d-zcRtLi5ncFm_kK2A8taeUXvlHrTfltVYvutEVHNzakeztKhFX6mGI4pWeC_IH7Mapu4x1jVuGzBaef_07hCQODSo8HVRn1fjgg/s1600/1672628235573202-2.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div style="text-align: justify;"><br /></div></div>

PKS Menyapa Warga Karimun, Rita Berharap Terbentuk Komunitas Senam hingga Kelurahan

Ketua Majelis Pertimbangan Daerah (MPD) PKS Karimun, Rita Fajriah (tengah) bersama pengurus lainnya dalam PKS Menyapa KARIMUN --...

Baca selengkapnya »

PKS Terima Banyak Nasihat di Penghujung Tahun 2022

pks kepri 0 Nasional, PKS, Politik 18.22

PKS Terima Banyak Nasihat di Penghujung Tahun 2022

PKS adakan Doa Bersama untuk Kebaikan Bangsa JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar Doa Bersama untuk Kebaikan Ba...

Baca selengkapnya »

Kaleidoskop 2022, Presiden PKS Soroti Kasus Pelanggaran HAM dan Buramnya Penegakan Hukum di Indonesia

pks kepri 0 Nasional, PKS, Politik 07.31

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSLWgEyUatCtQaY5fjpdEN-uDC5rCUaAbvkuH9JLRYITZGTpNtvD2-dismM-J4fjl3tqaSljespKLe5f4PeZL7XmKq_6p2GVbyPZr-HYfJTvHS5fYxgPOOyHrvJYHtnLyIS2obovvWsk/s1600/1672446686949921-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimSLWgEyUatCtQaY5fjpdEN-uDC5rCUaAbvkuH9JLRYITZGTpNtvD2-dismM-J4fjl3tqaSljespKLe5f4PeZL7XmKq_6p2GVbyPZr-HYfJTvHS5fYxgPOOyHrvJYHtnLyIS2obovvWsk/s1600/1672446686949921-0.png" width="400" />
  </a>
</div><div><p>JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti kasus pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang terjadi selama tahun 2022, hal ini disampaikannya dalam Pidato Kebangsaan Presiden PKS, Jumat (30/12/2022).</p><p>“Sepanjang tahun 2022, pengusutan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah terjadi, baik pelanggaran HAM masa lalu maupun yang baru, masih menjadi tanda-tanya besar kapan akan menemui ujungnya. Negara masih terkesan setengah hati, membiarkan pengusutan berbagai kasus pelanggaran HAM berlarut-larut,” ucap Syaikhu.</p><p>Syaikhu kemudian menyinggung beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di antaranya penolakan warga Desa Wadas atas pembukaan tambang andesit yang berujung dengan tindakan represif terhadap warga setempat.</p><p>“Masih segar dalam ingatan kita pada dua peristiwa yang menunjukkan oknum aparat keamanan menggunakan kekuatan yang tidak perlu dan berlebihan serta berpotensi melanggar HAM, yaitu peristiwa di Desa Wadas pada Februari 2022," tutur Syaikhu.</p><p>"Penolakan warga atas pembukaan lahan tambang andesit berujung pada perlakuan represif dan penahanan sejumlah warga oleh oknum aparat Komnas HAM telah melakukan penyelidikan dan menemukan temuan adanya tindakan kekerasan, penangkapan dan penggunaan kekuatan yang berlebihan dari oknum aparat kepolisian,” imbuhnya.</p><p>Selain kasus Wadas, Anggota Komisi I DPR RI itu juga menyinggung tragedi Kanjuruhan pada Oktober 2022, mengutip dari keterangan resmi Komnas HAM telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat dalam mengamankan para suporter sepakbola sehingga menewaskan ratusan orang.</p><p>“Pada tragedi Kanjuruhan Oktober 2022 yang telah merenggut nyawa ratusan orang, Komnas HAM menyatakan secara resmi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM oleh oknum aparat keamanan yang diakibatkan tata kelola yang buruk dalam pengamanan penyelenggaraan sepakbola,” ucap Syaikhu.</p><p>“Aparat telah melakukan tindakan berlebihan dengan menembakkan gas air mata. Bukan hanya melanggar prosedur standar pengamanan pertandingan, tindakan penembakkan gas air mata juga merupakan pelanggaran pidana,” sambungnya.</p><p>Ia kemudian mengingatkan peristiwa tragedi KM 50 yang menewaskan anggota FPI yang sampai saat ini belum tuntas penyelesaian dugaan pelanggaran HAM oleh oknum aparat.</p><p>“Selanjutnya kita menolak lupa, kasus KM 50 menjadi fakta pelanggaran HAM masih belum tuntas, keluarga korban belum memperoleh rasa keadilan seutuhnya," terang Syaikhu.</p><p>"Komnas HAM telah menyatakan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap kematian anggota FPI dan merekomendasikan agar Kasus KM 50 dimasukkan ke ranah hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. Namun justru, dua terdakwa dalam kasus KM 50 dari pihak oknum aparat justru divonis bebas,” kata dia.</p><p>Syaikhu kemudian menyoroti terkait buramnya kasus penegakan hukum yang terjadi selama tahun 2022, mencuatnya kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua mencoreng nama aparat penegak hukum.</p><p>“Tahun 2022 menjadi wajah buram proses penegakan hukum di Indonesia, kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua sungguh sangat memilukan dan menampar wadah institusi penegak hukum. Belum lagi kasus-kasus lain berupa judi <i>online</i>, narkoba, sampai korupsi yang juga melilit para oknum aparat penegak hukum,” kata Syaikhu.</p><p>Syaikhu berharap tahun 2023 menjadi wajah cerah penegakan hukum di Indonesia dengan melakukan reformasi penegakan hukum yang menyeluruh menjunjung tinggi keadilan dan berintegritas.</p><p>“Negara kita adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Hukum harus tegak berdiri paling tinggi di atas kekuasaan dan kepentingan apapun. Kita harus memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, serta keadilan HAM harus terjamin di Republik ini. Tahun 2022 cukup menjadi pelajaran dan catatan penting bagi segenap elemen bangsa untuk menatap wajah cerah penegakan hukum di tahun 2023 dan tahun-tahun mendatang,”</p><p>“Reformasi hukum harus dilakukan secara menyeluruh, baik menyangkut regulasi, lembaga penegak hukum, maupun aparat penegak hukum itu sendiri. Mari terus berjuang untuk mengawal dan memastikan hadirnya lembaga dan para penegak hukum yang bersih dan berintegritas, serta menjunjung tinggi keadilan,” pungkas Syaikhu.</p></div>

Kaleidoskop 2022, Presiden PKS Soroti Kasus Pelanggaran HAM dan Buramnya Penegakan Hukum di Indonesia

JAKARTA — Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyoroti kasus pelanggaran HAM dan penegakan hukum yang terjad...

Baca selengkapnya »

PKS Kepri

Dilantik Presiden PKS, Dewan Penasihat Tingkat Pusat Dipimpin Tifatul Sembiring

Jadi Ketua Dewan Penasihat PKS, Tifatul: Selain Berisi, Nasihat Juga Mesti Lembut

Hadiri Pertemuan 8 Partai, PKS Sepakati Tolak Pemilu Proporsional Tertutup

PKS Ajukan Diri sebagai Pihak Terkait dalam Judicial Review Sistem Proporsional Tertutup

Mayoritas Pimpinan Fraksi DPR Tolak Pemilu Proporsional Tertutup, HNW: Peserta Pemilu Dukung Sistem Terbuka

Ketua DPD PKS: Black Out Jangan Terjadi Lagi, Sangat Merugikan Masyarakat!

PKS Menyapa Warga Karimun, Rita Berharap Terbentuk Komunitas Senam hingga Kelurahan

PKS Terima Banyak Nasihat di Penghujung Tahun 2022

Kaleidoskop 2022, Presiden PKS Soroti Kasus Pelanggaran HAM dan Buramnya Penegakan Hukum di Indonesia

Popular Posts

Arsip Blog