PKS Kepri

Data Penduduk Bocor, Aleg PKS: Rakyat Tidak Percaya Lagi kepada Pemerintah!

pks kepri 0 Aleg Bicara, Nasional, PKS, Politik 07.02

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCuF8XojWpuIm9nLQXn7BJQv7BDm49STAIh6FviaGFJdQvVIoC9Lladkoke_qcOM09Zy2X-9xohPS3XV2XLsMsIxVAYu7fqYuIDvSCG7yNNCqajxzSymgyegOx3xMFuSk_wjsh0bJgDWM/s1600/1689811330264890-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #37474f; font-family: Roboto, sans-serif; letter-spacing: 0.2px; text-align: start;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan berulangnya data-data di Indonesia menunjukan bahwa  kebocoran data sudah sangat serius.</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCuF8XojWpuIm9nLQXn7BJQv7BDm49STAIh6FviaGFJdQvVIoC9Lladkoke_qcOM09Zy2X-9xohPS3XV2XLsMsIxVAYu7fqYuIDvSCG7yNNCqajxzSymgyegOx3xMFuSk_wjsh0bJgDWM/s1600/1689811330264890-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><p style="text-align: justify;">JAKARTA — Kebocoran data kembali terjadi sebanyak 337 juta data yang diduga berasal dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).</p><p style="text-align: justify;">Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan berulangnya data-data di Indonesia menunjukan bahwa  kebocoran data sudah sangat serius.</p><p style="text-align: justify;">“Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia,” ujar Sukamta dalam siaran pers, Rabu (19/7/2023).</p><p style="text-align: justify;">Sejumlah 337.225.465 data yang dijual di darkweb cukup lengkap mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan, nomor akta nikah dan nomor akta cerai, peningkatan tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah.</p><p style="text-align: justify;">“Kebocoran data yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukan hacker telah menemukan kelemahan yang sama diberbagai server data pemerintah sehingg harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali,” ungkapnya.</p><p style="text-align: justify;">Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini menyatakan penanganan kasus kebocoran data sebelumnya yang tidak jelas hasil dan tindak lanjutnya.</p><p style="text-align: justify;">“Kasus kebocoran data ini harus dijelaskan pemerintah kepada publik mulai dari proses penanganan, tindak lanjut pencegahan dan penindakan hukum. Apabila masih seperti kasus-kasus sebelumnya di mana kebocoran data 34 passpor, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi  1,3 miliar tidak jelas prosesnya dan pencegahanya maka lembaga-lembaga pengelola data ini under capacity,” pungkasnya.</p><p style="text-align: justify;">Menurut Doktor lulusan Inggris ini, pemerintah harus mengantisipasi dampak dari kebocoran data ini.</p><p style="text-align: justify;">“Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyimpan data setelah data paspor di pusat data nasional bobol, data dukcapil juga bocor maka ke depan segala hal mengenai pengumpulan data pemerintah akan mengalami penentangan jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan. Kami juga memperkirakan setelah data bocor berbagai penipuan memanfaatkan data digital ini akan meningkat,” tegas Sukamta.</p><p style="text-align: justify;">Sebelumnya data dukcapil dan paspor, 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan,  data SIM Card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome.</p></div>

Data Penduduk Bocor, Aleg PKS: Rakyat Tidak Percaya Lagi kepada Pemerintah!

Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan berulangnya data-data di Indonesia menunjukan bahwa kebocoran data sudah sangat seriu...

Baca selengkapnya »

Apresiasi MA Keluarkan SE Larang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, HNW: Harus Ditaati Seluruh Pengadilan

pks kepri 0 Aleg Bicara, Nasional, PKS, Politik 06.55

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Ey3UN9ZH42TcweAtPhjKEzWdzO7YFw0djbHoKXiawbUASj1L4pT7T3vyMKQB4_wfW72OKv8yCiOJoD5QMjjZuPzl7wPY6JCouub79n64NjMuLKt5wNJkDoD-pzB-0W3SMdz93VDd1Go/s1600/1689810917082537-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #37474f; font-family: Roboto, sans-serif; letter-spacing: 0.2px; text-align: start;"><span style="font-size: x-small;">Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg9Ey3UN9ZH42TcweAtPhjKEzWdzO7YFw0djbHoKXiawbUASj1L4pT7T3vyMKQB4_wfW72OKv8yCiOJoD5QMjjZuPzl7wPY6JCouub79n64NjMuLKt5wNJkDoD-pzB-0W3SMdz93VDd1Go/s1600/1689810917082537-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><p style="text-align: justify;">JAKARTA — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, mengapresiasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua MA, yang isinya memberi pedoman kepada pengadilan di lingkungan MA, terutama pengadilan negeri, untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.</p><p style="text-align: justify;">HNW juga mengingatkan agar SEMA ini harus ditaati dan dilaksanakan secara konsisten oleh para Hakim di seluruh Pengadilan di wilayah hukum Indonesia.</p><p style="text-align: justify;">“Alhamdulillah MA telah mendengarkan apa yang kami, MUI, dan banyak elemen bangsa kritikkan, terkait fenomena pengadilan negeri yang secara kontroversial mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir. SEMA ini bukan hanya perlu diapresiasi, tetapi juga harus ditaati dan dilaksanakan bersama-sama, oleh seluruh hakim dan lembaga peradilan. Apalagi esensi dari SEMA ini juga sesuai dengan Konstitusi dan putusan MK yang menolak pengesahan perkawinan beda Agama,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (19/7/2023).</p><p style="text-align: justify;">HNW sapaan akrabnya mengatakan bahwa sikap Ketua MA Muhammad Syarifuddin, yang menerbitkan SEMA ini dengan menjadikan UU Perkawinan sebagai rujukan utama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku.</p><p style="text-align: justify;">“SEMA itu sejalan dengan pelaksanaan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dan juga berbagai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menguatkan UU Perkawinan dan karenanya menolak pengesahan pernikahan beda Agama,” tukasnya.</p><p style="text-align: justify;">Lebih lanjut, HNW mengatakan bahwa dengan terbitnya SEMA tersebut, agar ke depan tidak ada lagi hakim di Pengadilan Negeri yang ‘mengakali’ celah hukum dengan mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.</p><p style="text-align: justify;">“SEMA ini harus menjadi pedoman bersama di lingkungan Peradilan, bahwa MA sudah menegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan, dan Pasal 28B ayat (1) UUD NRI 1945, dan karenanya melarang pencatatan pernikahan beda Agama karena tak sesuai dengan UU Pernikahan itu,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">HNW yang sejak awal mengkritik sejumlah pengadilan yang mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dalam setahun terakhir ini, berharap agar dengan sudah terbitnya SEMA tersebut, maka demi tegaknya hukum dan terlaksananya toleransi beragama secara benar, polemik dan fenomena pencatatan/pengesahan pernikahan beda agama yang bertentangan dengan UU Perkawinan, UUDNRI 1945 dan Putusan MK tersebut bisa diakhiri dan dikoreksi. Ia mencatat fenomena dalam setahun terakhir ini dimulai pada Juni 2022, dimana Pengadilan Negeri Surabaya mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama.</p><p style="text-align: justify;">Selanjutnya seperti bola salju, fenomena yang salah itu juga dilakukan oleh para hakim di sejumlah pengadilan, seperti di Pengadilan Negeri Pontianak, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan terakhir pada Juni 2023 dilakukan kembali oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.</p><p style="text-align: justify;">“Sejak Juni 2022, saya sudah secara terbuka mengkritisi dan mengingatkan agar MA turun tangan, dengan mengoreksi/membatalkan penetapan sejumlah pengadilan tersebut dan menertibkan para hakim yang membuat keputusan yang tak sesuai dengan UU Perkawinan dan UUDNRI 1945 serta Putusan MK tersebut. Lalu, saya sampaikan kembali pada Desember 2022 dan akhirnya kritik dan saran terbuka dan konstruktif ke MA saya sampaikan pada Juni 2023. Dan Alhamdulillah, akhirnya MA mendengarkannya juga kritik dan saran yang kami sampaikan, juga dari MUI dan lain-lain, dengan Ketua MA menerbitkan SEMA yang menjadi pedoman pengadilan negeri ini.</p><p style="text-align: justify;">Maka SEMA ini penting dijadikan dasar hukum untuk menegakkan prinsip Indonesia sebagai negara hukum, dan mengoreksi perilaku dan pemahaman hukum yang menyimpang di kalangan sebagian hakim hingga terjadilah pencatatan pernikahan beda Agama sekalipun tidak sesuai dengan UU Pernikahan dan UUDNRI 1945. Agar ke depan masalah itu tidak terulang lagi, agar masyarakat lintas Agama tidak resah, agar toleransi beragama makin bisa dilaksanakan dengan baik dan benar,” pungkasnya.</p></div>

Apresiasi MA Keluarkan SE Larang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, HNW: Harus Ditaati Seluruh Pengadilan

Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid JAKARTA — Anggota DPR sekaligus Wakil Ketua MPR RI da...

Baca selengkapnya »

83 Juta Pekerjaan Diprediksi Hilang, Legislator PKS: Negara Lain Bersiap, Kita Masih Diam

pks kepri 0 Aleg Bicara, PKS, Politik Nasional 06.50

83 Juta Pekerjaan Diprediksi Hilang, Legislator PKS: Negara Lain Bersiap, Kita Masih Diam

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani ...

Baca selengkapnya »

Ismiyati Desak Pelindo Batalkan Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan

pks kepri 0 PKS, Politik, Seputar Kepri 10.16

Ismiyati Desak Pelindo Batalkan Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan

Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang/Ketua DPD PKS Kota Tanjungpinang, Hj. Ismiyati, S.Pd.AUD TANJUNGPINANG – Wakil Ketua ...

Baca selengkapnya »

Harganas 2023 di Batam, Suryani: Keluarga Berkualitas adalah Keluarga PKS!

pks kepri 0 Pemilu, PKS, Politik, Seputar Kepri 13.57

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM-mQse-_wvGPbZ6xqctvlptnyEopgjpq_8gzWLf2BJxAbZPuxRWOiG-j5OhzMeURHCzV_7H6YauFz0eUgTewldpQTF3TqZKQRF7Yu2fFOtK3MWg5JfJtLEZEI51zZIXhtXy2B0Y3fUNA/s1600/1689577040268871-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Caleg DPR RI Dapil Kepri dari PKS, Suryani S.E., M.I.Kom (baju oranye PKS) bersama Anggota FPKS DPRD Provinsi Kepri Muhammad Syahid Ridho dan Sekretaris DPD PKS Kota Batam serta masyarakat Batu Aji, Batam.</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgM-mQse-_wvGPbZ6xqctvlptnyEopgjpq_8gzWLf2BJxAbZPuxRWOiG-j5OhzMeURHCzV_7H6YauFz0eUgTewldpQTF3TqZKQRF7Yu2fFOtK3MWg5JfJtLEZEI51zZIXhtXy2B0Y3fUNA/s1600/1689577040268871-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><div style="text-align: justify;">BATAM -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadikan peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas sebagai program nasional yang dilakukan oleh Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga  PKS di seluruh Indonesia.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Tak ketinggalan Sekretaris Majelis Pertimbangan Wilayah PKS Kepri Suryani S.E., M.I.Kom hadir di dua lokasi peringatan Harganas di Kota Batam yakni di Perumahan Putra Jaya Batu Aji dan di Kompleks Ruko ABC Sagulung pada Ahad (16/7/2023).</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suryani yang juga Caleg DPR RI Dapil Kepri ini dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk mengupayakan keluarganya menjadi keluarga yang berkualitas.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang memiliki ketahanan secara fisik selaras dengan PKS; yaitu keluarga yang pintar, kaya, dan sehat," ujar Suryani.</div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Pintar, kaya, sehat; paling tidak tiap anggota keluarga terpenuhi fasilitas pendidikannya, terpenuhi kebutuhan hidupnya, dan terjaga kesehatan fisiknya.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Selain itu juga harus memiliki ketahanan nilai/moral, yaitu dengan membentengi keluarga dari pengaruh buruk dari media atau internet," lanjut Suryani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Hal tersebut terutama untuk masyarakat di Kepri, kata Suryani, karena Kepri perbatasan langsung dengan negara lain yang memiliki kerentanan terhadap masuknya budaya asing.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Berikutnya, masih kata Suryani, keluarga harus memiliki ketahanan sosial, yaitu peduli dengan sekitar.</div></div><div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Maka untuk inilah PKS hadir di tengah masyarakat untuk mendorong terwujudnya keluarga-keluarga yang memiliki ketahanan. PKS melakukan hal tersebut, salah satunya dengan politik silaturrahim dan politik pemberdayaan," urai Suryani.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Suryani yang merupakan Anggota Fraksi PKS DPRD Provinsi Kepri 2006 hingga 2020 ini juga menyebutkan bila anggota dewan dari PKS selama ini sangat berperan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di dapilnya secara maksimal. </div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Terutama di Dapil Kepri 5 yang meliputi Sagulung, Batu Aji, Sekupang, dan Belakang Padang; Suryani dikenal dekat dengan masyarakat baik dalam interaksi silaturahim maupun memberikan advokasi pembangunan melalui pokir anggota dewan.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Kedekatan dan pelayanan Suryani dalam advokasi pembangunan juga diakui oleh pengurus lingkungan setempat. </div></div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div><div style="text-align: justify;">Begitu pun dengan anggota dewan PKS lainnya, seperti Muhammad Syahid Ridho yang juga hadir dalam peringatan Harganas PKS 2023 di Putra Jaya Kelurahan Tanjung Uncang, Batu Aji.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">"Bang Ridho sebagai anggota dewan dari PKS sudah memberikan kontribusinya juga di perumahan ini," aku Ketua RW dan Imam Masjid setempat.</div><div style="text-align: justify;"><br /></div><div style="text-align: justify;">Harganas yang jatuh tiap 29 Juni ini di Putra Jaya Batu Aji, Batam yang juga dihadiri Sekretaris DPD PKS Kota Batam Warya Burhanuddin dan Ketua DPC PKS Batu Aji Sunaryo ini diselenggarakan bersama masyarakat dengan rangkaian acara mulai dari senam pagi, sarapan bersama, pemeriksaan kesehatan, serta pembagian bingkisan dan doorprize.</div></div>

Harganas 2023 di Batam, Suryani: Keluarga Berkualitas adalah Keluarga PKS!

Caleg DPR RI Dapil Kepri dari PKS, Suryani S.E., M.I.Kom (baju oranye PKS) bersama Anggota FPKS DPRD Provinsi Kepri Muhammad Syahid Ridho da...

Baca selengkapnya »

PKS Hadiri Apel Siaga Partai Nasdem, Koalisi Semakin Kokoh tuk Usung Anies Baswedan

pks kepri 0 Nasional, Pemilu, PKS, Politik 01.01

PKS Hadiri Apel Siaga Partai Nasdem, Koalisi Semakin Kokoh tuk Usung Anies Baswedan

Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada acara Apel Si...

Baca selengkapnya »

Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

pks kepri 0 Nasional, Pemilu, PKS, Politik 15.37

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiyxF6vbc5coekpzyxgRv25RwEwxntkQdjGhqaj1B1K3kgtvjXk0xJhfLJLQudToEyQ5w5-eJKGbBEHf7y-ABe3AvBZk_FqEpbZHgVDGEQackux3CgSmmhQBpXksi9aUy37_0QpWwgcE/s1600/1689323821787399-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Presiden PKS Ahmad Syaikhu</td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxiyxF6vbc5coekpzyxgRv25RwEwxntkQdjGhqaj1B1K3kgtvjXk0xJhfLJLQudToEyQ5w5-eJKGbBEHf7y-ABe3AvBZk_FqEpbZHgVDGEQackux3CgSmmhQBpXksi9aUy37_0QpWwgcE/s1600/1689323821787399-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><p style="text-align: justify;">JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah aspek isu nasional, salah satunya menyangkut Pilpres 2024. Survei yang menyasar warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon/<i>cellphone</i> tersebut dilakukan pada 1-8 Juli 2023 tersebut menempatkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada posisi tiga besar. Menggunakan metode <i>random digit dialing</i> (RDD), yaitu teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak sebanyak 1.242 responden. <i>Margin of error survey</i> diperkirakan ±2.8% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi <i>simple random sampling.</i></p><p></p><p style="text-align: justify;">Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaikhu mengaku bersyukur atas capaian tersebut. Meski demikian, ia mengingatkan seluruh kader PKS untuk tidak berpuas diri dan terus melayani dan mengadvokasi masyarakat di daerahnya masing-masing.</p><p></p><p style="text-align: justify;">“Survei belum tentu menggambarkan hasil akhir. Bisa jadi PKS malah menembus dua besar kalau kepercayaan masyarakat terhadap kami terus meningkat menjelang pemilu nanti. Fokus kami saat ini adalah terus memberikan advokasi-advokasi serta memantau regulasi yang bisa merugikan masyarakat, seperti yang baru-baru ini UU Kesehatan. PKS ingin menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia sebagai janji kemerdekaan kita,” tuturnya di kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera, Jumat (14/7/2023).</p><p style="text-align: justify;">Menurutnya, survei tersebut menunjukkan bahwa kerja-kerja PKS baik di tingkat pusat maupun daerah diapresiasi masyarakat.</p><p style="text-align: justify;">"Sebagai oposisi, PKS bukan asal beda dengan pemerintah. Kami mendukung apa yang baik dari pemerintah dan mengkritisi apa yang perlu diperbaiki. Semua ini harus berbasis <i>public oriented</i>, bukan politik dagang sapi,” imbuhnya.</p><p style="text-align: justify;">Analis Politik dan CEO & Founder Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan bahwa pemilih PKS banyak dari kalangan intelektual kampus, mahasiswa, generasi Z, dan juga kaum milenial.</p><p style="text-align: justify;">“Bagaimanapun, generasi Z ada 60 persen dan ini benar-benar menjadi dewa elektoral, menjadi penentu kemenangan. Pemilih PKS juga banyak dari kalangan ini terutama mahasiswa yang kritis, termasuk juga mereka yang menyembunyikan pilihannya atau <i>undecided voters</i> yang menjadi penentu kemenangan.”</p><p style="text-align: justify;">Menurut Pangi, faktor mengapa orang memilih suatu partai itu cukup banyak, salah satunya adalah karena suka dengan partai yang memilih capres tertentu.</p><p style="text-align: justify;">“Misalnya, alasan memilih PKS karena sama pilihan partai dengan pilihan pemilih dalam soal preferensi capres. Bisa juga karena PKS partai yang cukup kritis, yang merepresentasikan suara dan kepentingan mereka, sama-sama punya irisan bahwa aspirasi mereka bisa tersampaikan lewat PKS (agregasi dan artikulasi).”</p><p style="text-align: justify;">Selain itu, tambahnya, PKS juga dianggap partai yang konsisten sebagai oposisi, sehingga pemilih menganggap PKS bisa menjadi penyambung lidah mereka lewat aspirasi partai.</p><p style="text-align: justify;">“Mungkin saja angka prosentase ini naik lagi, karena elektabilitas itu tren yang sangat dinamis, bisa fluktuatif naik turun. Semakin tidak puas masyarakat dengan pemerintah atau <i>the rulling party,</i> maka semakin ada probabilitas tren kecenderungan untuk migrasi memilih PKS,” tuturnya.</p><p style="text-align: justify;">Pangi menambahkan bahwa naik turunnya elektabilitas partai politik sangat tergantung pada isu dan narasi.</p><p style="text-align: justify;">“Programatik dan diferensiasi antara satu partai dengan partai lain.”</p><p style="text-align: justify;">Baru-baru ini fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Kesehatan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-29. Beberapa alasan penolakan antara lain tidak dicantumkannya pengaturan alokasi wajib anggaran (<i>mandatory spending</i>) kesehatan dalam RUU, penghapusan pasal yang melepaskan tanggungjawab pemerintah pusat terhadap jaminan kebutuhan hidup orang pada masa karantina rumah, serta peluang masuknya tenaga kerja kesehatan asing dengan payung regulasi.</p></div>

Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

Presiden PKS Ahmad Syaikhu JAKARTA – Lembaga Survei Indonesia (LSI) baru-baru ini mengeluarkan hasil survei terkait sejumlah asp...

Baca selengkapnya »

Ketua DPP PKS: Kesehatan APBN Harus Terjaga Saat Penurunan Harga Komoditas Menghantam

pks kepri 0 Nasional, PKS, Politik 09.33

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR-EgOnxUk9Kfu1UOW-9o6z_P2W86Vic8b8o4KcJLzXSlN-020WnCOlOfL_MFzBtFb603IxF3AtCCQJAHXj9O6_-CDx65AZUri9r6kowcioIr27VcfMKUdXmZgWS8k3LZ4FgeANEbB9eY/s1600/1689302022287906-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="background-color: white; color: #777777; font-family: "Open Sans"; font-size: small;">Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
  <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiR-EgOnxUk9Kfu1UOW-9o6z_P2W86Vic8b8o4KcJLzXSlN-020WnCOlOfL_MFzBtFb603IxF3AtCCQJAHXj9O6_-CDx65AZUri9r6kowcioIr27VcfMKUdXmZgWS8k3LZ4FgeANEbB9eY/s1600/1689302022287906-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">
    
  </a>
</div><div><div class="text-justify"><p style="text-align: justify;">JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati menyebut penurunan harga komoditas akan menjadi ujian tersendiri bagi Pemerintah untuk melakukan optimalisasi hasil reformasi sistem perpajakan di bawah pelaksanaan UU No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).</p><p style="text-align: justify;">“Reformasi sektor perpajakan yang sudah mulai dilaksanakan semenjak diberlakukannya UU HPP diharapkan akan mampu secara struktural membantu perbaikan sistem perpajakan, meningkatkan potensi pajak, memperbesar jumlah wajib pajak dan melakukan penegakan hukum bagi yang melanggar kewajibannya perpajakan, sehingga diharapkan memberikan dampak terhadap peningkatan rasio perpajakan ( tax ratio ),” katanya di Komplek Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta (13/7/2023).</p><p style="text-align: justify;">Anggota Komisi XI DPR RI ini mengingatkan gejolak ekonomi global dan perlambatan ekonomi beberapa negara maju, juga akan memberikan dampak bagi Belanja Pemerintah Pusat. Menurut Anis, realisasi belanja Pemerintah masih terlihat gamang dan belum optimal, sehingga mempengaruhi penyerapan anggaran yang baru mencapai 39,7%. Kita berharap Pemerintah tetap konsisten menjalankan prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang menghasilkan anggaran berkualitas (spending better).</p><p style="text-align: justify;">“Selain itu, masih rendahnya penyerapan belanja sejumlah K/L di bawah angka 30%, perlu mendapat perhatian. Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah belanja Pemerintah fokus untuk mendukung peningkatan kualitas SDM yang terampil, produktif, dan berdaya saing. Memastikan belanja untuk percepatan pembangunan infrastruktur pendukung dan pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan,” ujarnya.</p><p style="text-align: justify;">Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini pun menyebut semenjak diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) yang mulai diimplementasikan pada APBN tahun 2023. Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD), diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Benang kusut persoalan TKD yang selalu menjadi persoalan pusat dan daerah diharapkan sudah bisa terurai dengan baik.</p><p style="text-align: justify;">“Kita ingin realisasi TKD tahun 2023 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah dalam mengelola potensi ekonomi yang dimilikinya,” katanya.</p><p style="text-align: justify;">Legislator PKS asal Jakarta ini menyerukan agar pengelolaan pembiayaan anggaran tahun 2023 hendaknya dilaksanakan dengan tetap menjaga kesehatan APBN dan kesinambungan fiskal. Menurut Anis, pemerintah perlu terus berhati-hati, mengingat pembiayaan utang merupakan komponen terbesar sumber pembiayaan dalam menutup defisit anggaran.</p><p style="text-align: justify;">“Kinerja pembiayaan utang akan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi portofolio, pasar SBN, serta fluktuasi nilai tukar rupiah. Oleh sebab itu, kita berharap Pemerintah senantiasa mengelola utang secara hati-hati dengan risiko yang terkendali melalui komposisi optimal, baik mata uang, suku bunga, maupun jatuh tempo. Selain itu, berbagai faktor risiko global tetap perlu diwaspadai dan tetap harus prudent dalam melaksanakan APBN 2023 agar capaian atas target defisit anggaran tetap terjaga,” tutupnya.</p></div><div class="fb_reset" id="fb-root"><div></div></div><div class="fb-like fb_iframe_widget fb_iframe_widget_fluid" data-layout="standard" data-send="true" data-show-faces="true" data-width="230" fb-iframe-plugin-query="app_id=&container_width=333&href=https%3A%2F%2Fpks.id%2Fcontent%2Fketua-dpp-pks-kesehatan-apbn-harus-terjaga-saat-penurunan-harga-komoditas-menghantam&layout=standard&locale=en_US&sdk=joey&send=true&show_faces=true&width=230" fb-xfbml-state="rendered"></div></div>

Ketua DPP PKS: Kesehatan APBN Harus Terjaga Saat Penurunan Harga Komoditas Menghantam

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati JAKARTA -- Ketua DPP Partai Keadilan Sejahte...

Baca selengkapnya »

Berkas Perbaikan Bacaleg PKS Kepri Lengkap, Usbah: Siap Lanjutkan Tahapan Pemenangan Pemilu

pks kepri 0 Pemilu, PKS, Seputar Kepri 15.01

Berkas Perbaikan Bacaleg PKS Kepri Lengkap, Usbah: Siap Lanjutkan Tahapan Pemenangan Pemilu

PKS Kepri serahkan berkas perbaikan pencalegan partainya di KPU Provinsi Kepri TANJUNGPINANG -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ...

Baca selengkapnya »

PKS Kepri

Data Penduduk Bocor, Aleg PKS: Rakyat Tidak Percaya Lagi kepada Pemerintah!

Apresiasi MA Keluarkan SE Larang Pencatatan Perkawinan Beda Agama, HNW: Harus Ditaati Seluruh Pengadilan

83 Juta Pekerjaan Diprediksi Hilang, Legislator PKS: Negara Lain Bersiap, Kita Masih Diam

Ismiyati Desak Pelindo Batalkan Kenaikan Tarif Pas Pelabuhan

Harganas 2023 di Batam, Suryani: Keluarga Berkualitas adalah Keluarga PKS!

PKS Hadiri Apel Siaga Partai Nasdem, Koalisi Semakin Kokoh tuk Usung Anies Baswedan

Hasil Survei Tembus Tiga Besar, Pengamat: PKS Dipilih Kaum Milenial

Ketua DPP PKS: Kesehatan APBN Harus Terjaga Saat Penurunan Harga Komoditas Menghantam

Berkas Perbaikan Bacaleg PKS Kepri Lengkap, Usbah: Siap Lanjutkan Tahapan Pemenangan Pemilu

Popular Posts

Arsip Blog