Amanat Musyawarah Majelis Syura PKS: Fokus Kawal Gugatan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiOxbduVb1YezYg6hCk5JM4CJe7YudelhsLjIS2HdO3RFeOJd_RM8-3qWdL4ukSUmBtD4_VD8_CiYMV9ayC7Zxb_CfbVH51uqtCR0Na3or4MhANMioQ2BL07CfVJTkpDrzJbHJcMsl4vI/s1600/1711236777947933-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri memimpin Musyawarah Majelis Syura</span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhiOxbduVb1YezYg6hCk5JM4CJe7YudelhsLjIS2HdO3RFeOJd_RM8-3qWdL4ukSUmBtD4_VD8_CiYMV9ayC7Zxb_CfbVH51uqtCR0Na3or4MhANMioQ2BL07CfVJTkpDrzJbHJcMsl4vI/s1600/1711236777947933-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera menggelar Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-X pada Sabtu (23/3/2024) di Kantor Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS di Jalan TB. Simatupang, Jakarta Selatan. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyampaikan MMS ke-X menghasilkan beberapa keputusan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum 2024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Majelis Syura mengamanatkan kepada DPP PKS untuk fokus mengawal gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi hingga tuntas. Tim Hukum PKS telah memberikan secara langsung data hasil penghitungan suara di seluruh provinsi dan luar negeri yang dibutuhkan untuk proses gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi,” jelas Syaikhu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Lebih lanjut Syaikhu menjelaskan bahwa Tim Hukum PKS telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk Pemilu Legislatif. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Kami berharap Mahkamah Konstitusi dapat memproses sengketa Pemilu secara jujur, adil, transparan, profesional, dan independen tanpa adanya intervensi dari pihak manapun,” lanjut Syaikhu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Selanjutnya, Syaikhu menyampaikan bahwa Majelis Syura juga mengamanatkan kepada Fraksi PKS DPR RI untuk mendorong digulirkannya Hak Angket sebagai tanggungjawab moral dan hak kontstitusional DPR RI.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Sebagai tanggung jawab moral dan hak konstitusional, PKS melalui Fraksi di DPR RI terus berupaya mendorong digulirkannya Hak Angket atas berbagai dugaan kecurangan selama proses penyelenggaraan Pemilu 2024 dan adanya potensi pelanggaran terhadap Perundang-Undangan,” lanjut Syaikhu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Lebih lanjut, Majelis Syura mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan kader yang telah memilih PKS dan Pasangan AMIN. Meski Pemilu banyak diwarnai dugaan pelanggaran dan kecurangan, suara PKS masih mengalami kenaikan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“PKS bersyukur atas perolehan Kursi Pemilihan Legislatif tahun 2024 yang secara keseluruhan mengalami kenaikan dari Pemilu 2019 sebelumnya, baik di DPR RI maupun DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia,” jelas Syaikhu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Suara nasional bertambah 1.287.690 suara dari 11.493.663 suara (8,21 %) di tahun 2019 menjadi 12.781.353 suara (8,42 %) di tahun 2024," tutup Syaikhu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sebagai informasi pada Pemilu kali ini perolehan kursi PKS di DPR RI bertambah 3 kursi dari 50 kursi di tahun 2019 menjadi 53 kursi di tahun 2024. Kursi DPRD Provinsi se-Indonesia bertambah 19 kursi dari 193 kursi di tahun 2019 menjadi 212 kursi di tahun 2024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> Sementara kursi DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia bertambah 77 kursi dari 1243 kursi di tahun 2019 menjadi 1320 kursi di tahun 2024.</span></p></div>

Amanat Musyawarah Majelis Syura PKS: Fokus Kawal Gugatan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi

Ketua Majelis Syura PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri memimpin Musyawarah Majelis Syura JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera mengge...

Baca selengkapnya »

PKS Ajukan Perselisihan Hasil Pileg ke MK untuk Selamatkan Aspirasi Rakyat

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_leezzgStjZ6mjLtToBxa74yBMdGse64POItp1642u0PX8kuEgmN0Zna1o8LUYxaT9D52exL3LAuoTO8_yOKtvibvtjHL73sSwLF8yFj_kSBRpqPd2prv_hZUrkPJe_lNha20YNHixjU/s1600/1711233404410976-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">Tim Hukum DPP PKS mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi</span> </td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh_leezzgStjZ6mjLtToBxa74yBMdGse64POItp1642u0PX8kuEgmN0Zna1o8LUYxaT9D52exL3LAuoTO8_yOKtvibvtjHL73sSwLF8yFj_kSBRpqPd2prv_hZUrkPJe_lNha20YNHixjU/s1600/1711233404410976-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;">JAKARTA -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu Legislatif ke Mahkamah Konstitusi, pada Sabtu (23/3/2024). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Dalam keterangannya, anggota Tim Hukum DPP PKS, Amar Ihsan menyampaikan bahwa PKS berkomitmen penuh untuk memperjuangkan setiap suara yang diamanahkan kepada mereka. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Dapat kami sampaikan kepada publik, PKS menghormati setiap aspirasi rakyat. Setiap satu suara yang diamanahkan ke PKS akan kami perjuangkan untuk kepentingan rakyat," tegas Amar,. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Amar menjelaskan bahwa ada indikasi ketidaksesuaian dalam perolehan kursi di beberapa daerah pemilihan yang berpotensi merugikan partai. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Kita merasa bahwa ada beberapa dapil yang seharusnya kita mendapatkan kursi. Oleh karena itu, kami mengajukan permohonan ke MK dalam rangka menyelamatkan aspirasi rakyat yang diamanatkan kepada PKS," ungkapnya.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Fokus permohonan ini tertuju pada tiga provinsi, yaitu Jawa Timur di Dapil III dan V Bangkalan untuk DPRD Kabupaten/Kota, Gorontalo di Dapil VI, serta Provinsi Papua di Dapil III. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Amar menambahkan bahwa tim hukum PKS telah mempersiapkan berkas permohonan dengan teliti, memastikan semua dokumen dan alat bukti telah sesuai dengan sistematika dan prosedur yang ditetapkan oleh MK. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Untuk permohonan ini kami memberikan berkas permohonan yang sesuai dengan sistematika yang sesuai prosedur apa yang disyaratkan Mahkamah, mulai dari permohonan posita, alasan kita, dan tuntutan. Kita menyiapkan alat bukti yang lengkap terkait dengan permohonan ke MK," jelas Amar.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">PKS berharap dengan langkah hukum ini, mereka dapat memastikan bahwa setiap suara yang diberikan kepada partai dapat diwakili secara adil dan proporsional di lembaga legislatif. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Langkah ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi dan integritas Pemilu di Indonesia.</span></p></div>

PKS Ajukan Perselisihan Hasil Pileg ke MK untuk Selamatkan Aspirasi Rakyat

Tim Hukum DPP PKS mendaftarkan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif 2024 ke Mahkamah Konstitusi   JAKARTA -- Part...

Baca selengkapnya »

Syaikhu: PKS Hormati dan Kritisi Keputusan KPU, Soroti Proses Pemilu yang Rusak Sendi Demokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8DO7qCXtX63CYfAlUx_npvyrgFzTnMlhTsXdcDf6cxDwyu1SX0WytTJVjycsKzrUXmxiWZqOnihsKhxbKz2dSeJVQj6JOF-PgLW1JHgHhw30TlPdbw8lBcaDqrm7UkXHzMW9ok_NPJPI/s1600/1711163698955904-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi8DO7qCXtX63CYfAlUx_npvyrgFzTnMlhTsXdcDf6cxDwyu1SX0WytTJVjycsKzrUXmxiWZqOnihsKhxbKz2dSeJVQj6JOF-PgLW1JHgHhw30TlPdbw8lBcaDqrm7UkXHzMW9ok_NPJPI/s1600/1711163698955904-0.png" width="400" /> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebutkan, Partai yang dipimpinnya menghormati hasil rapat pleno terbuka Hasil Pemilu 2024 yang diselenggarakan oleh KPU. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Kendati demikian, Syaikhu menuturkan PKS memberikan catatan terkait banyaknya pelanggaran selama proses Pemilu berlangsung. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Sebagai Partai politik yang berkomitmen pada prinsip-prinsip demokrasi dan proses pemilu, PKS menghormati keputusan yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ucap Syaikhu dalam keterangan tertulisnya, Kamis (21/3/2024). </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Namun, kami juga merasa perlu memberikan catatan atas proses Pemilu yang baru saja berlangsung. Proses ini, sayangnya, penuh dengan drama dan ketegangan yang merusak sendi-sendi demokrasi," tambah Syaikhu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Anggota Komisi I DPR RI itu kemudian menyoroti praktik money politic yang masih menjamur jelang pencoblosan, ia mendorong agar hal tersebut harusnya ditindak tegas. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Kami tidak bisa mengabaikan fakta bahwa money politics, praktik politik yang melibatkan uang dan kekayaan telah menjadi sebuah kewajaran umum dalam mengarahkan pilihan," ujar Syaikhu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Hal ini seharusnya memicu tindakan tegas dari penyelenggara pemilu untuk menjaga integritas proses demokrasi. Kami berharap agar tindakan pencegahan dan penindakan terhadap praktik money politics dapat diperkuat," imbuhnya. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Di samping itu, masih banyaknya pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara Pemilu, sehingga mendapatkan sanksi-sanksi keras dari DKPP; ketidak profesional KPU terkait Sirekap yang menimbulkan kegaduhan dan ketidaknetralan aparatur pemerintahan dalam Pemilu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Syaikhu kemudian mengapresiasi tim hukum Amin yang akan membawa perselisihan hasil Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Kami juga mengapresiasi tim hukum AMIN yang akan mengajukan perkara kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) ke Mahkamah Konstitusi. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">PKS juga menunggu dengan sabar keputusan yang akan diambil oleh Mahkamah terkait sengketa hasil pemilu," kata Syaikhu. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">"Semoga proses ini berjalan dengan baik dan menghasilkan keputusan yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," pungkasnya.</span></p></div>

Syaikhu: PKS Hormati dan Kritisi Keputusan KPU, Soroti Proses Pemilu yang Rusak Sendi Demokrasi

JAKARTA -- Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyebutkan, Partai yang dipimpinnya menghormati hasil rapat p...

Baca selengkapnya »

Estafet Pengawalan Suara Rakyat, Tim Saksi Nasional PKS Serahkan Berkas ke Tim Hukum Advokasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0D87M1i9_MtVAtLZJgbSDt7uFT0zOFiEcv3t14nAkFv2rBkDMpH06u3FyEc1zl2iVEv9omzQyCnnx1CI4r19DKT23mp1Je1UEY-qUUrSH6Zk3nZCAsW_wCC_Yzva3pD1EMG8Fn33EI0g/s1600/1711114143160874-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> <img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi0D87M1i9_MtVAtLZJgbSDt7uFT0zOFiEcv3t14nAkFv2rBkDMpH06u3FyEc1zl2iVEv9omzQyCnnx1CI4r19DKT23mp1Je1UEY-qUUrSH6Zk3nZCAsW_wCC_Yzva3pD1EMG8Fn33EI0g/s1600/1711114143160874-0.png" width="400" /> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA -- Tim Saksi Nasional (TSN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan tugasnya mengawal suara rakyat sejak pemilihan hingga pengumuman rekapitulasi hasil Pemilu 2024 yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat pada Rabu, (20/3/2024) lalu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Perjuangan untuk mengawal suara rakyat kini dilanjutkan oleh Tim Hukum Advokasi Partai yang akan menghadapi persidangan sengketa hasil Pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Hal ini secara simbolis dilakukan dengan penyerahan berkas hasil dan temuan saksi oleh Direktur Saksi Nasional Moh. Rozaq Asyhari kepada Koordinator Tim Hukum dan Advokasi Partai Zainuddin Paru. Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi yang juga selaku Ketua Satgas Pengamanan Pemilu DPP PKS, mengucapkan terima kasih kepada Tim Saksi Nasional PKS yang sudah bekerja sangat luar biasa dalam mengawal suara PKS.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Sangat luar biasa Tim Saksi Nasional DPP PKS ini bekerja dengan maksimal, baik dalam mengkonsolidasikan para saksi hingga mengawal suara,” kata Habib Aboe.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Habib Aboe juga mengajak untuk mensyukuri peningkatan perolehan suara PKS dari Pemilu sebelumnya. Pada Pemilu 2019, perolehan suara PKS sebanyak 11,49 juta suara atau 8,21 persen, sementara pada tahun ini naik menjadi 12,78 juta suara atau 8,42 persen.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Semua harus kita syukuri karena ini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada PKS,” ujar Habib Aboe.</span></p></div>

Estafet Pengawalan Suara Rakyat, Tim Saksi Nasional PKS Serahkan Berkas ke Tim Hukum Advokasi

JAKARTA -- Tim Saksi Nasional (TSN) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menyelesaikan tugasnya mengawal suara rakyat sejak pem...

Baca selengkapnya »

Angka Inflasi Meningkat, Aleg PKS Sebut Risiko Stunting di Depan Mata

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu9ZdyLUqe8XIaoKAWkbLK8VrMibWgykQe7W3T7jFQkGqZ1yEKRLudete4Ul69Z-8P_50tcHZWBWwh0c_1DWfhAiAB_kRCMTvxxnuTpyoz-YQJc2j-MbBlVAz1Fmy0EJ-M69zOUHS2agE/s1600/1710576040477812-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgu9ZdyLUqe8XIaoKAWkbLK8VrMibWgykQe7W3T7jFQkGqZ1yEKRLudete4Ul69Z-8P_50tcHZWBWwh0c_1DWfhAiAB_kRCMTvxxnuTpyoz-YQJc2j-MbBlVAz1Fmy0EJ-M69zOUHS2agE/s1600/1710576040477812-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani menyatakan bahwa inflasi yang tidak terkendali dapat berdampak serius pada akses masyarakat terhadap pangan bergizi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Peningkatan inflasi dapat mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat terhadap bahan pangan. Jika pangan sumber protein dan zat gizi lainnya mahal, tentunya banyak keluarga yang berisiko tidak mampu menyiapkan makanan bergizi untuk anak-anaknya. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan risiko stunting. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah efektif untuk mengendalikan inflasi,” kata Netty pada Jumat (15/3/2024).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Kampanye penurunan stunting yang sudah dilakukan dengan gencar dan terus menerus harus diimbangi dengan kemampuan pemerintah menyediakan sumber pangan bergizi yang mudah dan murah,” ujarnya</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Jangan sampai kampanye penurunan stunting hancur berantakan dan tidak ada maknanya karena masyarakat sulit mengakses sumber bahan pangan untuk kesehatan remaja, ibu hamil dan menyusui,” tandas Netty.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Oleh sebab itu, katanya, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah konkret dalam mengatasi masalah stunting guna memastikan pertumbuhan dan perkembangan optimal generasi muda Indonesia.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Pengendalian inflasi untuk ketersediaan pangan mudah dan murah adalah salah satu PR yang harus dipikirkan pemerintah agar risiko peningkatan stunting dapat ditekan,” kata politisi PKS Dapil Jabar VIII ini.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BPS, angka inflasi Februari 2024 mengalami peningkatan di level 2,75% dibandingkan bulan Januari yang 2,57%.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Apa langkah pemerintah untuk mencegah peningkatan inflasi dan meroketnya harga bahan pangan? Apalagi kita berada dalam bulan suci Ramadan dimana kebutuhan akan bahan-bahan pokok meningkat secara drastis. Permintaan yang tinggi akan membuat persediaan menipis yang bakal semakin memicu naiknya harga-harga,” tambah Netty.</span></p></div>

Angka Inflasi Meningkat, Aleg PKS Sebut Risiko Stunting di Depan Mata

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani JAKARTA — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani ...

Baca selengkapnya »

PPN Dinaikkan Jadi 12 Persen, Aleg PKS: Ironis Saat Daya Beli Masyarakat Lesu

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuVQ1ojMd33fElYuNRGcNnupcUFpU1wdmHX-Li0a45447JPoGzA-cJqugdcMeVP-1F8u2LujwyHUs5GsR3WNy8XwoZuUTTZZYAUKDJ2pKftJBdJFIW5aYMvHYSsZ7G88terEqpsoMgZY/s1600/1710295634803358-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfuVQ1ojMd33fElYuNRGcNnupcUFpU1wdmHX-Li0a45447JPoGzA-cJqugdcMeVP-1F8u2LujwyHUs5GsR3WNy8XwoZuUTTZZYAUKDJ2pKftJBdJFIW5aYMvHYSsZ7G88terEqpsoMgZY/s1600/1710295634803358-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><div class="entry-content"><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam menyebut bahwa perubahan ketentuan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada tahun 2025 kontraproduktif dengan kondisi daya beli masyarakat saat ini.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sumber PPN terbesar berasal PPN dalam negeri, berupa konsumsi masyarakat dan PPN impor, yang merupakan konsumsi bahan modal dan bahan baku bagi industri. Artinya, kenaikkan tarif PPN selain akan lebih melemahkan daya beli masyarakat, tetapi juga berpotensi meningkatkan tekanan bagi perekonomian nasional.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Dengan tarif PPN yang belum lama dinaikkan jadi 11 persen saja, daya beli masyarakat langsung anjlok, bagaimana jadinya jika tarif PPN dinaikkan kembali? Otomatis masyarakat akan menjadi korban” ungkap Ecky.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Salah satu poin dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11 persen yang diberlakukan mulai 1 April 2022, dan 12 persen berlaku paling lambat tanggal 1 Januari 2025. Setelah PPN dinaikkan tersebut, langsung berdampak pada daya beli masyarakat yang makin menurun.</span></p><p></p><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Pada 2022, imbuhnya, menurunnya daya beli masyarakat terlihat dari porsi konsumsi rumah tangga yang sebagian besar digunakan untuk barang habis pakai, artinya pendapatan yang diperoleh hampir seluruhnya untuk beli makanan dan perlengkapan rumah tangga.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Kemudian pada 2023, tren penurunan daya beli masyarakat masih berlanjut.</span></div><p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Fenomena ‘mantab’ (makan tabungan) masyarakat menengah pada 2023 menjadi isu yang hangat” lanjut Ecky.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Adanya hal tersebut sesuai dengan hasil survei konsumen yang dilakukan BI, di mana rasio konsumsi kelompok dengan pengeluaran di bawah Rp 5 juta sebagian besar mengalami penurunan. Penurunan paling dalam dicatatkan oleh kelompok pengeluaran Rp 2,1 juta – Rp 3 juta, diikuti kelompok pengeluaran Rp 4,1 juta – Rp 5 juta.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Tarif baru PPN justru malah akan mendorong inflasi tinggi yang mengindikasikan harga-harga barang/jasa semakin mahal. Pada kelanjutannya akan membuat daya beli masyarakat makin terpuruk.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Para pelaku industri dari golongan ekonomi atas akan dengan mudah menaikan harga barangnya ketika tarif PPN bahan baku industrinya meningkat, pada akhirnya masyarakat ekonomi menengah ke bawah sebagai konsumen yang akan menanggung secara langsung kenaikan tarif PPN,” tutup Ecky.</span></p></div></div>

PPN Dinaikkan Jadi 12 Persen, Aleg PKS: Ironis Saat Daya Beli Masyarakat Lesu

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucharam JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Ecky Awal Mucha...

Baca selengkapnya »

Soal Pengeras Suara Ramadhan, Fraksi PKS : Menag Gagal Fokus, Jangan Usik Toleransi yang Sudah Baik!

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnNDZPh5TG8xsI1jOP8mqYL5hEUFeHW-duSF_uBZNO4H7Tg61_mdoXfAmunxtw-GP7BCSUDCV8xNGZPc1m0TPVWYFuwcyGoSPUEjF8xj52rLDX5dE-TR0cs8xeCBwZhsOonPRR2aaApKE/s1600/1709900387833520-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnNDZPh5TG8xsI1jOP8mqYL5hEUFeHW-duSF_uBZNO4H7Tg61_mdoXfAmunxtw-GP7BCSUDCV8xNGZPc1m0TPVWYFuwcyGoSPUEjF8xj52rLDX5dE-TR0cs8xeCBwZhsOonPRR2aaApKE/s1600/1709900387833520-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang menyoal kembali Surat Edaran (SE) Menteri Agama yang terbit 18 Februari 2022 tentang aturan pengeras suara dalam menyambut Ramadhan tahun ini. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Menurutnya, bukannya memotivasi umat Islam untuk meningkatkan kualitas ibadah di bulan suci, fokus Menang kepada SE tersebut justru mengusik toleransi yang sudah baik selama ini khususnya dalam menyemarakkan bulan suci Ramadhan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Menag Gagal Fokus. Menjelang Ramadhan, mestinya Menag memotivasi dan membesarkan hati umat Islam agar menyemarakkan Ramadhan sehingga kualitas iman dan amal semakin meningkat. Mengapa justru fokus pada pengeras suara?" terangnya.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Toleransi umat Islam dan umat-umat lain dalam menjalankan ibadah sudah baik sejak dulu dan tidak ada masalah. Jadi, Menag jangan salah paham tentang toleransi bangsa ini. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Semarak Ramadhan dengan aktivitas tarawih, tadarus al-Qur’an, pengajian, itu semua bagian dari semangat beribadah dan syiar komitmen beragama yang baik untuk pembangunan bangsa. Dan itu sudah berlangsung lama, bukan hanya saat Yaqut jadi Menteri Agama, dan selama ini tidak ada masalah,” katanya.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Sehingga, lanjut Jazuli, semarak syiar melalui pengeras suara di bulan suci ini bukan masalah toleransi. Waktunya pun bukan waktu orang istirahat. Takmir masjid dan umat Islam juga pasti punya kontrol sosial yang baik agar syiar itu diterima dengan baik dan tidak mengganggu orang.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Jadi, Menag jangan salah paham hakikat toleransi. Jazuli Juwaini mengibaratkan tradisi di negara Barat, lonceng berbunyi keras tiap jam biasa saja. Yang tidak boleh itu mengganggu ketertiban umum dan membuat kerusuhan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Sementara syiar beragama itu justru bagus dan sejalan dengan sila pertama Pancasila. Karena Indonesia bukan negara demokrasi liberal, tetapi negara demokrasi yang ber-Tuhan sesuai pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa,” pungkasnya.</span></p></div>

Soal Pengeras Suara Ramadhan, Fraksi PKS : Menag Gagal Fokus, Jangan Usik Toleransi yang Sudah Baik!

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini JAKARTA — Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menyayangkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang me...

Baca selengkapnya »

PKS Kawal Pelaksanaan Haji 2024 agar Lebih Baik dari Sebelumnya

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgHu6xSUcfwWAtQGUKVPTjrbxB3mJIojmBlXQ-y_PFFaMb3lzPa_soMmJsFaJi76dsy-pNyft6pX9vFwTcJmp3bTXhKS3HRw9689xJjOqfSYMgXEkyUhhtTOMft45OLsG1f3X-NSU8AyI/s1600/1709854757841257-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: left;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgHu6xSUcfwWAtQGUKVPTjrbxB3mJIojmBlXQ-y_PFFaMb3lzPa_soMmJsFaJi76dsy-pNyft6pX9vFwTcJmp3bTXhKS3HRw9689xJjOqfSYMgXEkyUhhtTOMft45OLsG1f3X-NSU8AyI/s1600/1709854757841257-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengatakan pihaknya selama masa reses pekan lalu melakukan pemantauan persiapan ibadah haji tahun 2024.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Hal tersebut disampaikan Wisnu dalam PKS Legislatif Report yang dilakukan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2024).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Satu pekan kemarin kami sudah langsung melakukan kunker, utamanya di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Jadi kita mengecek persiapan haji untuk 1445 H,” ungkap Wisnu.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Wisnu menegaskan Pemerintah harus lebih memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji tahun ini.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“insyaAllah harus memberikan layanan terbaik buat masyarakat, wabil khusus jamaah haji kita. insyaAllah mesti lebih baik dari sebelumnya,” tegas Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah 1 ini.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Setelah itu, imbuh Wisnu, komisi VIII juga langsung melakukan kunjungan kepada mitra salah satunya ke Kementerian Sosial.</span></p></div>

PKS Kawal Pelaksanaan Haji 2024 agar Lebih Baik dari Sebelumnya

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya JAKARTA — Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS Wisnu Wijaya mengatak...

Baca selengkapnya »

Politisi PKS Tegaskan Pemerintah Harus Fokus Penuhi 2,5 Juta Ton Stok Beras dan Hentikan Proyek IKN

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tbody><tr><td style="text-align: center;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTnvF2wjCvjuEkChM7bBeIUj_9N-Yx-uhOSx7yv3c1EFMcIIRzO8GvMRbG3izOVhNNBT4DqwCoWJNJUTB7jN-0yM25n3fHJ2ioiTM57NLO34HKoqUpFgcvOzNZSHkgAEeehxIDGJKslq4/s1600/1709854624997298-0.png" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" width="400" /></td></tr><tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="text-align: justify;"><span style="font-size: x-small;">Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan</span></span></td></tr></tbody></table><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTnvF2wjCvjuEkChM7bBeIUj_9N-Yx-uhOSx7yv3c1EFMcIIRzO8GvMRbG3izOVhNNBT4DqwCoWJNJUTB7jN-0yM25n3fHJ2ioiTM57NLO34HKoqUpFgcvOzNZSHkgAEeehxIDGJKslq4/s1600/1709854624997298-0.png" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"> </a> </div><div><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, turut menyoroti isu terkait dengan melambungnya harga beras beberapa hari terakhir khususnya ketersediaannya di gudang Bulog.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Hal ini disampaikannya saat melakukan interupsi di Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Selasa (5/3/2024).</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Menyambung sedikit soal beras. Alhamdulillah pekan kemarin komisi IV sudah turun ke beberapa daerah dan saya kebetulan ke Yogya. Melihat beberapa kondisi gudang Bulog yang memang tiba-tiba ada berasnya. Nampak dari karungnya yang baru dan lain sebagainya,” ungkap Johan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Karenanya, lanjut Johan, kondisi saat ini tidak bisa ditangani dengan biasa-biasa saja, apalagi pertama, beberapa hari kedepan akan memasuki bulan Ramadhan, dimana kebutuhan masyarakat mayoritas muslim di Indonesia ini memastikan keberadaan beras.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Yang kedua adalah lebih dari 13 juta petani yang bekerja di sektor ini. Karenanya kalau ini tidak dapat diantisipasi segera maka bisa jadi gejolak sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Untuk itu, kata Johan, pihaknya berupaya untuk mendesak kehadiran dan tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kewenangannya.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Saya sarankan agar Pemerintah ini fokus betul soal beras ini. Tunda dulu proyek-proyek mercusuar di beberapa blok IKN itu. Hentikan dulu. Alihkan uang ini ke beras. Pastikan bahwa stok kita ada dan jangan berpikir untuk impor lagi. Kita butuh saat ini 2,5 juta ton untuk menormalisasi stok kita di Bulog,” tandas Johan.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">Karena itu, lanjut Johan, pihaknya mengusulkan jika pansus terlalu jauh, maka bisa difasilitasi rapat gabungan komisi.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">“Jangan hanya diserahkan pada komisi IV, karena Komisi IV ada Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional disitu. Tapi ini juga bisa melibatkan Kementerian-kementerian lain. Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan lain sebagainya. Usul saya tolong diagendakan rapat gabungan di DPR ini untuk kita mengetahui dan mendesak Pemerintah agar betul-betul hadir dalam menyelesaikan krisis beras yang menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita pada hari ini,” tutup Johan.</span></p></div>

Politisi PKS Tegaskan Pemerintah Harus Fokus Penuhi 2,5 Juta Ton Stok Beras dan Hentikan Proyek IKN

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, turut...

Baca selengkapnya »